 |
| pembahasan mengenai peran pemerintah dalam program raskin pada sesi 2 |
Sebanyak 170 peserta dari seluruh perwakilan Badan Urusan Logistik (Bulog) Daerah se-Indonesia menghadiri seminar dan pertemuan nasional yang diselenggarakan Bulog Pusat di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin, (14/11). Ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan Bulog, kali ini seminar bertajuk “Peningkatan dan Pengembangan Kebijakan Program Raskin”.
Pembantu Rektor III UMM, Drs. Mursidi, MM, turut menyambut peserta seminar. Menurutnya, dalam penanganan raskin dan pengentasan kemiskinan, UMM juga telah bekerja sama dengan Menkokesra sejak tahun 2003.
“Kerja sama yang telah dilalukan oleh UMM antara lain dalam bentuk workshop, pelatihan dan berperan aktif dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kami berharap acara ini nantinya akan membuahkan hasil sehingga berguna untuk bangsa demi terciptanya masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Asisten 2 Sekda bidang Perekonomian Jawa Timur, Ir. Adi Prasetyo, M.Si, selama tahun 2011, padi adalah masalah yang cukup pelik. Hal ini juga karena faktor cuaca yang ekstrim sepanjang tahun. Dia juga menegaskan bahwa masalah pangan rakyat adalah masalah krusial yang harus ditangani secara serius.
Angka konsumsi beras rata-rata satu penduduk Indonesia berkisar 130kg/ tahun, artinya Indonesia membutuhkan stok beras sebanyak 52,6 juta ton/ tahun. Namun data dari FAO menyebutkan bahwa sebelum tahun 2020 Indonesia akan mengalami kekurangan pangan, sebab lahan pertanian yang terus berkurang. Oleh karena itu Gubernur Jawa Timur menitipkan pesan untuk acara ini.
“Pertama, yang harus diselesaikan bukan sekedar penanganan beras, namun raskin harus murah. Kedua, perlu ada pikiran cerdas yang diusulkan kepada pemerintah pusat, sebab selama 60 tahun masalah perberasan belum teratasi. Ketiga, perlu diadakan simulasi guna melihat langkah efektif yang harus dilakukan,” ungkap Adi.
Masalah penerima raskin pun masih harus didata ulang, sebab ada ketimpangan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Senada dengan pesan Gubernur Jatim, Deputi Menkokesra bidang koordinasi perlindungan sosial dan perumahan rakyat, Dr. Adang Setiana ,M, Sc. menambahkan bahwa ide raskin secara otonomi diharapkan mampu membantu program pemerintah.
“Sebanyak 40% penduduk Indonesia dianggap rentan terhadap kasus raskin, oleh karena itu pemerintah daerah perlu meninjau ulang sasarannya lagi,” tambahnya.
Ada dua sesi yang berlangsung dalam acara seminar tersebut. Sesi pertama membahas mengenai peran pemerintah dalam program raskin yang meliputi best practice pemerintah kabupaten Boalemo dalam pelaksanaan program raskin oleh Bupati Boalemo provinsi Gorontalo, Dr. Ir. H. Iwan Bokings, M.M., kebijakan efektifitas raskin oleh Ir. Lodewick Bishok dari kemenko perekonomian, peran pemda dalam pelaksanaan program raskin ditinjau dari aspek distribusi oleh Ir. Agusdien Farid, M.M. dari direktur pelayanan publik-perum BULOG, akuntabilitas peran pemda dalam pelaksanaan program raskin oleh Jhonson Pakpahan dari direktorat pengawasan lembaga pemerintah bidang kesra-BPKP pusat,
Kemudian sesi kedua membahas mengenai subsidi pangan lokal bagi masyarakat miskin meliputi penetapan sasaran program melalui basis data terpadu oleh Dr. Sri Kusumastuti Rahayu dari TNP2K, subsidi pangan lokal bagi masyarakat miskin dari aspek ketahanan pangan oleh Dr. Ir. Tjuk Eko H. B., M. St. dari kepala pusat ketersediaan pangan dan kerawanan pangan- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, subsidi pangan lokal bagi masyarakat miskin ditinjau dari aspek perencanaan pembangunan nasional oleh Ir. Jarot Indarto, M. Sc. dari direktorat pangan dan pertanian Bappenas.
Acara ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh ketua koordinasi raskin pusat dan dilanjutkan pertemuan regional program raskin tahun 2011 keesokan harinya. (ren/nas)
