BEM UMM Kritisi Kenaikan Harga BBM Lewat Seminar

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Selasa, 27 Maret 2012 13:06 WIB

 

Malang- Kontroversi isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disikapi kritis oleh mahasiswa UMM. Bukan dengan demonstrasi yang anarkhis tetapi dengan seminar dan dialog untuk menambah wawasan kritis mengenai seluk beluk kebijakan perminyakan di negeri ini.

BEM UMM, Kamis (22/3), menggelar Seminar Nasional bertajuk “Senadakan BBM” di UMM Dome. Seminar yang diikuti tak kurang 750 mahasiswa itu menghadirkan pengamat UI, Dr. Kurtubi. Dari dalam kampus UMM, sebagai pembanding adalah Direktur II Pasca Sarjana UMM Dr. Rahmad Dwi Jatmiko, M.M dan PD I FISIP, Drs. Asep Nurjaman, M.Si.

Dalam kesempatan ini Kurtubi banyak menyoroti berbagai permasalahan bangsa terkait kontroversi tentang kenaikan harga BBM yang dianggapnya makin lama makin parah. Penegakan Undang-undang Minyak dan Gas (MIGAS) perlu dibenahi. Karena ini merupakan salah satu faktor kenapa produksi minyak di Indonesia rendah, karena UU tidak berpihak pada masalah pengeboran minyak,

“UU Migas ini menempatkan Indonesia menjadi buruk dalam mengelola sumber daya alam, sekarang ini Indonesia salah kelola, dan itu dibiarkan begitu saja tanpa ada pembenahan. Seandainya Indonesia dapat mengebor maka akan mendapatkan keuntungan besar yang luar biasa,” ungkap Kurtubi.

Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya pemerintah dapat mencegah soal kenaikan BBM ini, asal pemerintah dapat melakukan konversi penggunaan BBM ke BBG (bahan bakar gas) dari tahun ketahun. “Kenaikan harga BBM ini sangat memberatkan rakyat, karena dapat menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa,” tambahnya.

Dalam hal ini pemerintah juga dapat melakukan tiga hal agar BBM tidak naik, Yakni, menegosiasi harga jual gas, mengefisiensikan impor minyak mentah, dan meningkatkan pendapatan negara melalui efisiensi cost recovery. “Namun, sangat disayangkan pemerintah saat ini lebih memilih jalan pintas dengan menaikkanharga BBM,” tandas dosen UI itu.

Di sisi lain, Jatmiko juga menambahkan sangat prihatin atas keputusan yang diambil oleh pemerintah. Seharusnya keputusan untuk menaikkan harga BBM ini merupakan langkah terakhir apabila tiga hal yang tadi tidak dapat dilakukan. “Hal ini jelas bahwa rakyat akan menolak kenaikan harga BBM. Kebijakan menyangkut BBM berarti menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Asep menyoroti dari kacamata politik kebijakan. Selama ini kebijakan menyubsidi harga BBM berfungsi sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan rakyat sekaligus meredam potensi gejolak politik yang ampuh. Dia menduga, kebijakan kenaikan harga BBM kali ini akan berdampak pada menurunnya popularitas politik kelompok pendukungnya.

“Oleh karena presiden SBY tidak mungkin lagi mencalonkan pada 2014, maka yang kena dampaknya adalah Partai Demokrat. PD akan mengalami penurunan yang signifikan,” analisis Asep

Shared:
Shared:
1