Muhammadiyah Menilai Hubungan Indonesia-Israel Tidak Mungkin

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Senin, 26 Maret 2012 15:47 WIB

Bandung – Muhammadiyah mengaggap usulan pengasuh Pondok Pesantren al-Zaitun, Panji Gumilang, agar Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Sebagaimana diberitakan Republika.co.id, Panji Gumilang menyarakankan agar Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

 

Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad melalui pesan singkatnya ke muhammadiyah.or.id mengatakan bahwa jika Indonesia membuka hubungan dengan Israel  akan bertentangan dengan UUD 1945. “Itu sesuatu yang tidak mungkin, sebab pembukaan UUD 1945 jelas penjajahan di muka bumi harus dihapuskan,” katanya. Dadang menilai, selama ini Israel selalu melakukan penjajahan terhadap Negara lain sehingga tidak layak untuk menjalin hubungan dengannya.

 

Jadi menurut Dadang, membuka hubungan diplomatik dengan Israel merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Bahkan menurutnya, selain melanggar UUD 1945, Dadang juga menilai yang dilanggar adalah Pancasila. Dalam Pancasila sila ke dua dijelaskan tentang perikemanusiaan yang adil dan beradab. “Dan saya menilai bahwa Israel itu tidak berperikemanusiaan,” jelasnya.

 

Selain itu, Dadang juga menilai, dari aspek ekonomis, membuka hubungan diplomatik dengan Israel sangat tidak menguntungkan. Mengapa tidak, Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa merupakan Negara yang potensial, namun Israel penduduknya hanya sedikit. “Israel kan negara kecil, jadi pasti secara ekonomi tidak menguntungkan,” ungkapnya.

 

Sedangkan jika ditinjau dari sisi agama, Dadang menilai bahwa Israel merupakan Negara yang dholim. Sedangkan perilaku dhalim itu dilarang oleh Allah. “Jadi kalau Indonesia membuka diplomasi dengan Israel maka kita berkawan dengan dholimin yang dilarang Allah,” jelasnya.

 

Menanggapi motif Panji Gumilang mengusulkan hal ini, Dadang mengungkapkan kepada berbagai pihak untuk menyelidikinya lebih lanjut. Sebab dalam pandangannya, tidak dalam kapasitasnya seorang pimpinan Pondok Pesantren berbicara hal ini. “Apakah di belakangnya ada motif lain atau tidak saya tidak tahu, yang jelas ini perlu diselidiki lagi,” pungkasnya.

 

Reporter : Roni Tabroni

 

Shared:
Shared:
1