Abdul Mu’ti, KPU-Bawaslu Harus Independen dan Tegas

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Sabtu, 24 Maret 2012 14:00 WIB

Jakarta – Setelah melalui proses voting di Komisi III DPR RI, publik kini dapat melihat komposisi final dari tubuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Khusus untuk KPU, komposisi secara umum didominasi oleh mantan penyelenggara Pemilu di daerah yaitu KPU Provinsi. Karenanya, dari sisi kapasitas penyelenggaraan, anggota KPU sekarang lebih berpengalaman. Termasuk Bawaslu kompisisi yang ada member harapan baik.

Penyataan tersebut disampaikan Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti kepada muhammadiyah.or.id (24/3). “Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh DPR saat ini merupakan komposisi terbaik dan berifat final, tidak bisa diubah,” katanya. Semua yang sudah ditetapkan oleh DPR kata Mu’ti merupakan orang-orang terbaik dengan pengalaman yang bisa diharapkan.

Oleh karena itu kata Mu’ti, yang terpenting saat ini adalah bagaimana semua anggota KPU dan Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasar dari proses politik di Indonesia. Sebab kerja-kerja KPU dan Bawaslu sangat menentukan proses politik dan dinamika politik tanah air ke depan.

“Prinsip kerja KPU dan Bawaslu yang paling mendasar itu adalah netralitas dari berbagai kepentingan,” jelasnya. Walaupun komisioner ini dipilih melalui lembaga politik, namun menurut Mu’ti tetap saja dalam menjalankan kerjanya mereka harus steril dari kepentingan partai politik. Selain itu KPU dan Bawaslu juga harus bebas dari kepentingan orang-orang tertentu dan pihak asing.

Ke depan, Pemilu Legislatif, Pilpres hingga Pilgub dan Pemilukada, KPU dan Bawaslu harus berada dalam posisi yang netral dan tetap tidak boleh diintervensi kepentingan manapun. “Jadi Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia harus benar-benar cermin dari Pemilu yang adil, objektif, bersih dan jujur,” harap mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Sedangkan prinsip lain yang melekat pada kerja KPU dan Bawaslu menurut Mu’ti adalah aspek akuntabilitas. Artinya, setiap langkah kerja dua lembaga ini harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Bagaimanapun, jabatan yang diembannya merupakan amanah dari rakyat, sehingga apa yang dilakukannya harus pro terhadap rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat pula.

Khusus untuk Bawaslu, Mu’ti berharap, ke depan akan lebih tegas lagi. Sebab jika Bawaslu itu lembek, maka berbagai kecurangan Pemilu dan Pilpres tetap akan terjadi. “Jadi Bawaslu itu jangan lembek, dia harus tegas, pro aktif, dan jangan terkesan lemah, dia harus tegas terhadap segela bentuk pelanggaran Pemilu dan Pilpres,” tegasnya.

KPU dan Bawaslu jelas Mu’ti bukanlah jabatan yang didapat melalui uang dan pengerahan massa. Jadi apa yang dilakukan di sana, sebenarnya sangat terhormat. Orang-orangnya yang ada di KPU dan Bawaslu, merupakan kumpulan orang-orang yang punya integritas tinggi. Karenanya, menurut Mu’ti kita sangat berharap banyak kepada KPU dan Bawaslu yang baru ini. “Karenanya kita berharap banyak, ke depan kita akan menghasilkan sebuah Pemilu yang lebih baik sehingga menghasilkan para wakil rakyat yang berkualitas dan kepemimpinan nasional yang lebih baik lagi,” harapnya.

 

Reporter : Roni Tabroni

 

Shared:
Shared:
1