Ketua Umum PP Muhammadiyah : Demo 4 November 2016 Multiaspek

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Jum'at, 04 November 2016 10:03 WIB

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa aksi massa yang terjadi pada hari ini Jumat 4 November 2016 selain merupakan ekspresi warga negara yang dijamin konstitusi, juga perlu dibaca dalam banyak aspek.

Haedar menerangkan, di sana ada aspirasi umat Islam yang merasa terlecehkan akibat ucapan yang cenderung gegabah dan diduga masuk ke ranah penistaan agama. Selain itu ada pula akumulasi ketidakpercayaan atau keraguan terhadap tegaknya hukum, plus irisan dengan politik Pilkada.

“Soal penistaan agama, adalah hak umat Islam jika tersinggung dan merasa terlecehkan oleh ucapan yang sembeorono itu. Jika mereka demo karena akidahnya terganggu, maka itu wajar,” ucap Haedar, Jumat (4/11).

Kembali dilanjutkan Haedar, diharapkan demo tersebut selain tetap dalam koridor hukum, juga harus tetap mengedepankan akhlak karimah. “Buktikan bahwa demo itu damai, tertib, tidak memaksakan, dan tidak anarki seperti dikhawatirkan dan diduga publik. Jika orang Islam tidak suka dengan ujaran nista dari orang lain, jangan melakukan hal yang sama,” tegas Haedar.

Soal keraguan hukum. Kelambanan kepolisian dan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan penistaan agama, menimbulkan dugaaan bermacam-macam, sehingga memancing keresahan banyak pihak. Jika proses hukum cepat, transparan, serta dijamin adil dan objektif mungkin tidak akan memperluas eskalasi ketidakpuasan. Tentu kepolisian memiliki prosedur sendiri, sehingga tidak bisa sembarangan.

"Polisi jangan berpikir kalau kasus penistaan agama ini diproses hukum dan diputus akan berpengaruh terhadap pilkada lain. Pertimbangan politik jangan dicampur dengan pertimbangan hukum. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu," tegas Haedar.

 Hal lainnya,  dimensi politik. Pilkada dan segala lalulintas kepentingan politik banyak melibatkan berbagai pihak untuk melakukan artikulasi politik. Demo merupakan salah satunya. Sah saja demo dan kepentingan politik itu bersenyawa, sejauh tetap demokratis dan dijamin konstitusi. Di alam keterbukaan sekarang ini demo dan aktivitas politik menjadi sesuatu yang transparan, tidak dapat ditutupi lagi.

 Haedar menilai, karenanya, demo 4 november 2016 itu merupakan fenomena yang tidak sederhana, tetapi kompleks. Maka semua pihak harus membacanya secara lebih komprehensif, jangan melulu dari isu kegamanaan belaka.  Bagi yang berdemo silakan berdemo secara bermartabat, serta jangan lupa hargai warga dan pihak-pihak lain yang tidak ikut demo.

 Kembali ditambahkan Haedar, pihak yang berdemo harus demokratis dan lapang hati. Jangan berpandangan mereka yang tidak mendukung atau tidak ikut demo sebagai pihak yang tidak memiliki ghirah keagamaan serta idealisme berbangsa yang tinggi.

 “Demo hanya salah satu cara menyampaikan aspirasi dan kepentingan, jalan lain juga masih banyak. Maka, toleransi dan saling menghargai antarkomponen umat dan bangsa menjadi penting,” tegas Haedar.

 Pemerintah dan semua pihak tentu juga harus membaca demo 4 november ini sebagai cermin mengelola negara dan segala urusan kebangsaan. Bagaimana agar hukum tegak dengan adil dan pengelolaan negara dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Aparat keamanan yakni kepolisian dan TNI juga diharapkan menjaga kemanan dan ketertiban demo suaui tugasnya, lakukanlah dengan baik tapi juga jangan berlebihan.

 “Jadi sikapi demo 4 November ini secara luas, cerdas, dan bijak. Semua pihak tidak perlu berada dalam posisi pro-kontra atau apologi dalam menghadapi demo Jumat siang ini. Mereka yang demo perlu menahan diri dan bertoleransi, yang tidak berdemo menghargai dan dihargai, serta pemerintah dan aparat keamanan mengayomi dengan prinsip tegak di atas semua golongan dan kepentingan,” pungkas Haedar.

Kembali dilanjutkan Haedar, pasca ini, mari semuanya menatap ke depan membangun bangsa dan negara sesuai cita-cita kemerdekaan dan para pendiri bangsa. Masih banyak pekerjaan rumah yang penting dan strategis yang harus dilakukan secara bersama-sama sesuai posisi dan perannya.

 “Masalah disparitas dan kesenjangan sosial-ekonomi yang mengaga lebar, kekuatan asing yang kian mencengkeram, sumberdaya alam dan potensi tanah air yang terkuras habis, korupsi-korupsi kelas raksasa yang tidak mengalami kenaikan cara penanganannya, membangun daya saing bangsa, dan masalah-masalah besar kebangsaan lainnya,” jelas Haedar.

 Kembali dilanjutkan Haedar, para elite bangsa di dalam dan di luar pemerintahan dituntut tanggungajawab kebangsaannya dengan jiwa kenegarawanannnya. Letakkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas di atas kepentingan diri, kroni, paratai, dan golongan yang sempit. Urus bangsa dan negara dengan cara seksama dan tidak gegabah, serta tunjukkan keteladanan lahir dan batin secara autentik sebagaimana layaknya para pemimpin negarawan.

 “Agenda terberat kita ialah membawa bangsa dan negara ini maju di segala bidang kehidupan termasuk dalam karakter diri, sehingga berdaya saing tinggi menjadi Indonesia Berkemajuan!,” tutup Haedar. (adam)

 

 

Shared:
Shared:
1