UMY: Ekonomi Islam Alternatif Terbaik

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Kamis, 16 Februari 2012 10:13 WIB

 

Yogyakarta- Dalam hal Ekonomi Islam, Program Studi (Prodi) Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah mengukuhkan diri menjadi Prodi Ekonomi Islam dengan fokus Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam (EKPI).  Saat ini, EKPI menjadi rujukan dan tolok ukur Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia. Ekonomi Islam memang menjadi alternatif terbaik untuk saat ini. Sistem Ekonomi Islam menjadi solusi alternatif terhadap ketidakadilan yang muncul akibat sistem ekonomi konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memang membawa kebaikan untuk semua, bukan hanya untuk orang Islam saja. Islamisasi dalam Ilmu Ekonomi, menjadikan ekonomi yang ada lebih Islami dan adil. Ekonomi Islam memiliki keunggulan baik sebagai ilmu mau pun sistem. Dalam dunia profesional, Ekonomi Islam pun dibutuhkan oleh pasar, karena sesuai dengan permintaan. Hal ini mendorong perwakilan dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, datang ke EKPI UMY.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Drs. Masyhudi Muqorobin, M.Ec, Akt., Kaprodi Ilmu Ekonomi UMY, seusai menerima kunjungan dari UPI, Rabu (15/2), di Kampus Terpadu UMY. Kunjungan dari UPI tersebut dalam rangka studi banding mengenai pengelolaan dan pengembangan Prodi Ilmu Ekonomi Islam. UPI mengirimkan dua perwakilannya yakni Pof. Dr. H. Disman, MS, dan Dr. A. Jajang W Mahri, MS., Pembantu Dekan 1 dan Kaprodi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, UPI, Bandung.

 

Masyhudi menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka studi banding. “UPI berniat mendirikan Program Studi Ekonomi Islam. Maka dari itu, dengan instruksi dari Rektor UPI, studi banding dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana pengelolaan Prodi Ekonomi Islam,” jelasnya.

 

Menurut Masyhudi, UMY memiliki keunggulan dalam hal ini. “Islamisasi yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Ekonomi (IE) UMY, adalah dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap Mata Kuliah, minimal 20% di tiap mata kuliah. Ini sesuai Raker IE pada tahun 2007.  Hal ini akan sulit dilakukan bila prodi tidak memiliki Ilmu Agama Islam,” terangnya. 

 

Penerapan nilai-nilai Islam di setiap mata kuliah, lanjutnya, dilakukan berdasarkan beberapa alasan. “Kalau mendirikan prodi baru, secara administratif cukup rumit dan memerlukan lebih banyak sumber daya. Untuk satu prodi S1, paling tidak dibutuhkan enam pengajar yang bertitel S2. Selain itu, secara admisitratif akademik dan kependidikan, hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga sebagai kampus Islam dengan visi misi Unggul dan Islami, menerapkan nilai Islam di setiap mata kuliah, adalah kunci sukses menjadi Prodi Ekonomi Islam yang unggul,” urainya.

 

Ekonomi Islam sendiri, lanjutnya, membawa nilai-nilai yang belum muncul pada sistem Ekonomi Konvensional. “Sebagai contoh, saat meminjam uang di Bank konvensional,  pertanyaan atas peminjaman menjadi kurang penting. Di Bank dengan sistem Ekonomi Islam, misalnya Bank Syariah, tujuan peminjaman harus jelas. Untuk pembelian barang atau jasa, harus disebutkan, karenanya, istilah peminjaman diubah menjadi pembiayaan,” terangnya. Sementara bagi peminjam modal, sistem bagi hasil diberlakukan. “Sistem bagi hasil, artinya juga adalah bagi resiko. Di Bank konvensional, kalau peminjam bangkrut maka jaminan akan diambil, bank tidak akan ambil pusing. Tapi dengan sistem Ekonomi Islam, akan ada pemberian jangka waktu penangguhan. Hal ini seperti yang diajarkan dalam Al Quran,” ujarnya. (www.umy.ac.id)

Shared:
Shared:
1