‘Dinasti Politik yang Ada Adalah Dinasti Rente’

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Senin, 19 September 2016 15:31 WIB

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA -- Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sejatinya merupakan asal muasal lahirnya dinasti politik. Kemudian, dinasti politik inilah yang mengaminkan praktek praktek korupsi di lingkarannya. Tak berhenti di situ, khususnya dinasti politik yang ada di Indonesia amat dekat sekali dengan makna dinasti rente.  

Demikian dikatakan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak saat menyampaikan pandangannya dalam Diskusi Publik Madrasah Anti Korupsi seri 11 yang bertajuk “Korupsi dan Dinasti Politik’, di Auditorium KH. Ahmad Dahlan, Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (19/9). Dahnil menuturkan, saat ini, media-media, baik cetak, elektronik, ataupun online jarang sekali menggunakan singkatan KKN yang berkepanjangan korupsi, kolusi dan nepotisme itu.

“Dulu ketika reformasi digulirkan, kata-kata yang paling populer untuk menyebutkan praktek korupsi itu adalah KKN,” ujar Dahnil. Padahal, menurutnya, satu simbolisasi dan tujuan reformasi pada 1998 di Indonesia adalah melawan KKN.

Artinya, Dahnil menjelaskan, korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan satu paket. “Satu nyawa,” ucap dia. Belakangan ini, ia menilai, korupsi, kolusi dan nepotisme itu direduksi dengan satu kata saja yakni korupsi. “Padahal berurat berakar satu paket,” kata dia lagi.

“Dimulai dari nepotisme kemudian memunculkan kolusi, kemudian memunculkan korupsi,” terang dosen ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu. Dalam hal ini, menurut Dahnil, kontekstualisasi dinasti politik juga berurat berakar dengan KKN.

Karena itu, Dahnil mengharapkan, salah satu tugas yang penting saat ini bagi setiap elemen yaitu memberikan pemahaman kepada publik berkaitan dengan maraknya praktik anti korupsi. “Pilihan penggunaan (singkatan) KKN ini, saya pikir perlu kemudian tetap diramaikan dan digunakan kawan-kawan media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat,” ucapnya kepada peserta yang hadir dalam diskusi tersebut.

Ihwal dinasti politik ini, kata Dahnil, masih banyak orang yang menganggap hal yang biasa saja. Bahkan, dinasti politik tersebut, begitu mudah dibandingkan dengan kondisi banyaknya anggota TNI yang anaknya juga menjadi anggota TNI, ataupun keanggotaan di institusi lainnya. “Padahal pembandingan seperti itu tidak tepat,” ujar dia.

Praktek dinasti politik di Indonesia, Dahnil menilai, sangat minim dan miskin visi untuk menghadirkan pelayanan publik yang baik. Dan, praktek dinasti politik di Indonesia yang ada memiliki kecenderungan  terhadap praktek rente.

Seharusnya, ia mengatakan, politik dijadikan tempat mengabdi atau tempat memberikan dedikasi diri untuk melayani publik bagi setiap orang. Tak hanya itu, politik merupakan ruang karakter bekerja.

“Politik itu adalah alturisme bukan egoisme,” katanya. Dinasti politik yang dibangun di Indonesia bukan dinasti yang alturisme yang ingin mendorong pelayanan publik. Yang ada, kata dia, dinasti politik di Indonesia adalah dinasti yang dibangun dengan semangat egoisme. “Nah, ini yang kemudian saya sebut dinasti rente,” ujar Dahnil.

Politik di Indonesia, Dahnil mengatakan, hanya direduksi sekedar menjadi lahan pekerjaan baru ataupun lahan garapan baru. Di daerah misalnya, menurut Dahnil, biasanya dinasti politik atau yang ia sebut dinasti rente, dibangun oleh mereka yang mempunyai kekuatan kebudayaan dan politik yang kuat di daerahnya.

“Dinasti politik yang ada adalah dinasti rente. Tujuan utamannya adalah ekonomi. Jadi mereka membangun dinasti politik tujuan utamanya adalah kepentingan ekonomi,” tutur Dahnil.

Reporter: Ilma Aghniatunnisa

Redaktur: Ridlo Abdillah

Shared:
Shared:
1