Busyro : Program Kerja Majelis Hukum dan HAM Perlu Didukung Pendekatan Organisatoris

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Jum'at, 26 Agustus 2016 22:26 WIB

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM resmi dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir pada Jum’at (26/8) di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Hadir pula Busyro Muqoddas selaku Ketua PP Muhammadiyah Majelis Hukum dan HAM.

Majelis hukum dan HAM sendiri telah melaksanakan beberapa pertemuan dan menghasilkan program kerja. “Program kerja tiap unit pelaksana program disatukan dalam program rapat kerja bersama. Tentunya sekretariat menyatukan hasil program dari tiap unit pelaksana ”, tutur Busyro.

Pada rakernas program ini akan di rancang lebih matang dari sebelumnya. “Program kerja Majelis Hukum dan HAM perlu dibahas bersama juga di elaborasi untuk diberikan pandangan-pandagan oleh Majelis Hukum dan HAM tingkat daerah dan provinsi.”, tambah Busyro.

Basic dari para kader Majelis Hukum dan HAM sendiri adalah Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Isu-isu yang mungkin di bahas dalam rakernas ini yaitu isu sosial politik negara. “Rakernas ini perlu mempertimbangkan pembahasan isu mainstream misal menghidupkan pranata Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).”, ungkap Busyro.

Konflik-konflik di Indonesia banyak terjadi akibat perebutan sumber daya alam (SDA) didaerah dan ini dimungkinkan terjadi karena kepentingan pihak-pihak tertentu. Banyak kasus pula yang terjadi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) namun jarang masyarakat yang mau mengadvokasi perihal tersebut.

“Semua  program yang dikaji dalam rakernas perlu didukung pendekatan organisatoris.”, tutup Busyro.

 

Reporter : Syifa Rosyiana Dewi

Shared:
Shared:
1