Ekonomi Indonesia Dinilai Cenderung Liberalis

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Rabu, 10 Agustus 2016 01:45 WIB

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA -- Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Diskusi Kebangsaan dengan tajuk "Arah Pembangunan Ekonomi Nasional; Pandangan Kritis Perspektif Ideologi Kerakyatan". Diskusi ini dilangsungkan di Auditorium KH. Ahmad Dahlan, Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/8).

Pengamat ekonomi, Revrisond Baswir, salah satu pembicara dalam diskusi ini, mengatakan, permasalahan terberat dari bangsa Indonesia, terutama dalam ekonomi, bukan lagi pada tahap perbandingan kondisi ideal dan kondisi riil. Tapi bahkan untuk pemahaman konsep ideal yang seharusnya saja, bangsa Indonesia sudah tidak memahaminya.

Terutama pada konsep ekonomi kerakyatan, dalam hal ini koperasi. Menurutnya, Indonesia belum berhasil menyukseskan ekonomi Indonesia. “Kita yang mencanangkan tapi asing yang berhasil melaksanakan,” ujar Revrisond.

Penginisiasi Fakultas Ekonomi UMY ini menambahkan, contoh koperasi yang berhasil tersebut seperti Rabobank, penyedia jasa keuangan yang berpusat di Belanda. Begitupun Barcelona yang ternyata adalah klub sepakbola berbadan hukum koperasi.

Revrisond menuturkan, kondisi rakyat Indonesia sudah tidak mampu lagi menguasai ekonomi. Sehingga kehilangan hak-haknya. Tak hanya itu, bahkan hak terakhir yang dimiliki rakyat, yaitu menjadi pemilih pun terpaksa dijual olehnya. “Yasudah saya jual saja hak nyoblos saya, daripada tidak bisa makan,” kata Revrisond menirukan suara rakyat yang terpaksa menjual hak pilihnya itu.

Sementara itu, Kwik Kian Gie mengatakan, kondisi ekonomi di Indonesia kini sudah cenderung liberalis. Bahkan semenjak tahun 1967, menurut data yang ia peroleh dalam Konferensi Jenewa, Indonesia memiliki kebijakan ekonomi yang konsisten liberalis dengan terbuka untuk pihak swasta dan asing dalam sektor barang maupun jasa.

Jusuf Kalla pun pernah memberikan data terkait hal tersebut. “Data dari JK, dana untuk infrastruktur hanya 17%, selebihnya dibantu swasta dan asing,” terang Menko Perekonomian periode Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Kwik pun membantah pendapat umum masyarakat bahwa setiap pergantian pemerintah selalu diiringi pergantian kebijakan ekonomi. “Justru Indonesia sudah konsisten semenjak Konferensi Jenewa, liberalis dan terbuka,” tegas pria berumur 81 tahun tersebut.

Turut hadir, dalam Diskusi Kebansaan ini Ketua PP Muhammadiyah, Muhammad Busyro Muqoddas yang juga memberikan pandangannya terkait kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia.

Kontributor: Fathurrahman

Redaktur: Ridlo Abdillah

Shared:
Shared:
1