Ini Pemikiran Muhadjir Soal Pendidikan

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Rabu, 27 Juli 2016 15:39 WIB

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Prof. Muhadjir Effendy dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Istana Negara, Rabu (27/7) sekitar pukul 13.30. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini akan bekerja untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia  menggantikan Anies Baswedan untuk masa bakti 2014-2019.

Sebelumnya, Muhadjir dikenal sebagai pakar pendidikan di Indonesia. Ia mengawali karirnya sebagai dosen bahkan hingga rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Karena itu, di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir fokus pada kerjanya di bidang pendidikan dasar dan menengah yang biasa dikenal Majelis Dikdasmen. Selain itu, ia pun diberi tugas untuk meningkatkan kinerja Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah.

Dalam dunia pendidikan, pemikiran Muhadjir sering dicurahkan di setiap acara formal maupun informal, tak terkecuali di acara di lingkungan Muhammadiyah. Menurut Muhadjir, pendidikan di Indonesia kini memang mengalami kemajuan secara perlahan dari waktu ke waktu. Namun, kata dia, tidak bisa dipungkiri masih banyak masalah yang menimpa pendidikan di Nusantara ini.

“Memang masih banyak,” tegas Muhadjir saat dihubungi Muhammadiyah.or.id, Senin (2/5). Lulusan doktor ilmu sosial dari Universitas Airlangga, Surabaya ini menuturkan, suatu negara mesti membutuhkan proses yang sangat panjang agar lebih baik. Hal itupun harus dipahami oleh Indonesia sendiri.

Dikatakan dia, kasus di Indonesia, permasalahan terjadi dimulai dari lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang ada. Kondisi ini pun dikarenakan imbas dari diberlakukannya otonomi penuh di sektor pendidikan itu. Apalagi, terangnya, jika Indonesia ingin memberlakukan standar nasional pendidikan, kontrol dari pusat mutlak diperlukan.

Walau begitu, Muhadjir mengapresiasi kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat oleh Anies Baswedan saat itu. Ia mengatakan, paling tidak, kondisi pendidikan mengalami peningkatan dalam infrastruktur atau sarana.

Secara detail pun, Muhadjir sulit untuk mengetahui soal hasil dari kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya. “Soalnya pendidikan itu ibarat tanaman. Bukan tanaman yang tergolong quick yielding, yang bisa dipanen dalam hitungan bulan,” kata dia.

Lalu soal anggaran pendidikan, ihwal ini menjadi perhatian khusus bagi Muhadjir. Diketahui, kata dia, 20 persen minimal anggaran APBN/APBD digelontorkan untuk pendidikan. “Di dalam realisasinya, masih multi tafsir, bahkan sesat tafsir,” sebut dia. Akibatnya, tambah Muhadjir, dampak yang diharapkan dari anggaran pendidikan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya

Dalam kesempatannya, kepada Muhammadiyah.or.id, Muhadjir mengatakan, bahwa pencanangan program wajib belajar sembilan tahun yang digalakkan oleh pemerintah saat ini harus dimaknai dengan benar. "Jangan hanya diartikan pemerintah menyelenggarakan sekolah secara gratis," kata dia.

Makna sembilan tahun itu, menurut Muhadjir, yaitu jenjang pendidikan dasar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). SD dan SMP ini, terangnya, merupakan pendidikan dasar. Yang artinya pendidikan dasar itu adalah pondasi pendidikan seorang anak untuk mempersiapkan dirinya menjadi individu yang dewasa.

Istilah pendidikan dasar (basic education) pun, ia menegaskan, jangan dikacaukan dengan sekolah dasar (elementary school). Namun, pendidikan dasar itu, katanya, pendidikan yang dimaksudkan untuk memberikan pondasi. Khususnya pondasi sebagai warga negara dan persiapan menjadi manusia dewasa.  

Sedangkan, SMA dan SMK, Muhadjir memandang, adalah jenjang untuk mempersiapkan memasuki dunia kerja dan atau studi lebih lanjut. Oleh sebab itu, sambung dia, memisahkan SMA dengan SMK secara keras itu tidak tepat dan tidak realistis.

Jika kesimpulan itu yang ada, Muhadjir mengatakan, seolah lulusan SMA hanya siap untuk melanjutkan studi tetapi tidak siap kerja. Sebaliknya lulusan SMK siap kerja dan tidak siap studi selanjutnya. Hal inilah, kata dia, yang harus diluruskan.

Muhadjir juga mengingatkan, Indonesia juga harus hati-hati dalam menggabungkan pendidikan tinggi dengan riset teknologi. "Bisa bisa kesinambungan dengan jenjang pendidikan sebelumnya bisa terputus," kata Muhadjir yang juga konsen dalam mengamati dunia militer.

Masuknya penelitian sebagai salah satu tri darma perguruan tinggi, papar Muhadjir, tidak bisa dikaitkan langsung dengan dunia industri karena akan mereduksi makna penelitian itu sendiri. Penelitian, ia manambahkan, seharusnya masih berkaitan dengan dwi darma lainnya yaitu pendidikan dan pengabdian masyarakat.

"Jadi penelitian di perguruan tinggi bukan pertama dan utama diabdikan untuk kepentingan pasar, apalagi pemilik modal," ujar Muhadjir.

Senada dengan hal tersebut, ia memberitahukan, Muhammadiyah juga berkiprah dalam dunia pendidikan bahkan sebelum Pemerintah bergerak. Dahulu, kata Muhadjir, pendidikan Muhammadiyah lebih memfokuskan kepada masyarakat yang terdiskriminasi oleh sistem pendidikan kolonial, terutama kalangan yang tidak mampu.

"Saat ini peran Muhammadiyah itu telah diambil alih oleh negara," ujar Muhadjir.

Dalam kesempatannya, Muhadjir pun menuturkan, kini, PP Muhammadiyah menginginkan perubahan orientasi pendidikan Muhammadiyah berubah dari pendidikan yang lebih bersifat santunan, menjadi sekolah pilihan dan unggulan.

Muhadjir Effendy dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama 11 menteri lainnya dan seorang Kepala BKPM.  

Mereka adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum , dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Archandra Tahar, Menteri PAN dan RB Asman Abnur, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Reporter: Ilma Aghniatunnisa

Redaktur: Ridlo Abdillah

Shared:
Shared:
1