Sejarawan Sebut Belum Ada Pemerintahan yang Pancasilais

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Selasa, 14 Juni 2016 11:13 WIB

MUHAMMADIYAH.OR.ID, CIREBON -- Sejarawan, Prof. Anhar Gonggong mengungkapkan, dalam kemerdekaan Indonesia selama 70 tahun dan menyatakan Negara Indonesia sebagai Negara Pancasila, hingga kini, belum ada Pemerintah yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan Pancasila secara utuh.

Karena, menurut Anhar, di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia kini, bangsa Indonesia yang memiliki landasan hukum Negara yaitu Pancasila tapi tidak merumuskan bagaimana Pancasila itu berjalan.

“Walaupun demokrasi, itu tidak ada yang Pancasilais,” ujar Anhar ketika mengisi Materi I dengan judul Negara Pancasila Sebagai Dar al-Ahd: Perspektif Sejarah dan Politik,  dalam Pengkajian Ramadhan 1437 H, di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon, Senin (13/6).

Dalam kesempatan ini, Anhar mengungkapkan, keberadaan Pancasila tidak terlepas dari peran penting tokoh-tokoh Muhammadiyah. Seperti Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, terang Anhar, merupakan salah satu warga Muhammadiyah.

Soekarno, kata Anhar, merupakan orang yang pernah berguru kepada KH. Akhmad Dahlan ketika tinggal di rumah Ki Cokroaminoto untuk mendalami ajaran Islam.

Kemudian, papar Anhar, Pancasila yang dikenalkan oleh Soekarno  selalu menjadi polemik. Hingga akhirnya tokoh-tokoh yang memegang peran penting dalam kemerdekaan Indonesia membentuk panitia 9 untuk merumuskan landasan Negara dalam mendirikan sebuah ideologi Indonesia.  “Istilah Pancasila tidak ada dalam piagam Jakarta,” ujar Anhar terkait Piagam Jakarta sebagai cikal bakal rumusan dari dasar Negara Republik Kesatuan Indonesia.

Menurut Anhar, masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan dari masyarakat yang merdeka. “Belum ada yang menerjemahkan kita sebagai bangsa merdeka, sebagai masyarakat adil dan makmur, dan rakyat yang berdaulat,” kata Anhar yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada itu.

Anhar berharap, dari Pengkajian Ramadhan ini, Muhammadiyah mampu merumuskan Pancasila  sebagai konsensus. Anhar juga melihat potensi warga Muhammadiyah yang memiliki lebih dari 100 universitas Muhammadiyah di Indonesia yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memiliki ide dan pemikiran yang jernih.

“Berharap betul hasil pertemuan dari Muhammadiyah mampu merumusakan sesuatu yang lebih jelas,” ujar Anhar yang juga Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia itu.

Reporter: Ilma Aghniatunnisa

Redaktur: Ridlo Abdillah

Shared:
Shared:
1