Yudi Latif : Pancasila Jangan Hanya Menjadi Pepesan Kosong

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Selasa, 14 Juni 2016 07:03 WIB

BANTUL, MUHAMMADIYAH.OR.ID -- Yudi Latif menyampaikan bahwa,.Pancasila dimulai dari sila yang paling abstrak, dari sila pertama hingga sila ketiga, berakhir ke sila yang paling kongkret, pada sila ke empat dan ke lima. Hal itu disampaikan, Pengamat Sosiologi dan Politik lulusan Australia ini dalam Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu lalu (11/6).

Dia mengatakan bahwa Pancasila yang semakin kongkret, semakin sulit dilaksanakan, dan banyak orang yang tidak punya komitmen untuk itu.

“Pancasila masih dipandang sebagai pepesan kosong, karena ketika dihadapkan dengan hal yang kongkret, masih saja didiamkan,” ujar dia.

Menurut Yudi Latief, secara sederhana Pancasila itu ideologi besar tentang inklusi sosial. “Sila pertama, ingin supaya warga negara dengan segala keyakinan agamanya, secara inklusif ingin disertakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ke dua, orang dengan segala peradabannya dan ras,  ingin merasakan nilai-nilai kemanusiaan, punya peran dalam proses bernegara. Sila ketiga, orang dengan latar belakang appun ingin disertakan dalam proses bernegara. Sila ke empat, orang dengan segala aliran politik  apapun ingin disertakan. Sila ke lima, orang dengan kelas ekonomi apapun ingin disertakan,” jelas Yudi.

Yudi Latif juga menyoroti realitas demokrasi di Indonesia saat ini. Bagi dia, demokrasi Indonesia sangat eksklusif. “Partai ingin menguasai segala hal, begitu juga dengan DPR, seakan yang berada di luar tidak ada ruang untuk serta ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya jika disederhanakan, yang ikut bermain di dalamnya adalah yang kuat secara modal,” ujar dia.

Selain demokrasi yang eksklusif, lebih lanjut Yudi Latif juga mengatakan ekonomi Indonesia juga sangat eksklusif. “Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, tidak berarti apa-apa”, ujarnya.

Kebebasan tidak akan bertahan lama. Dia mengutip seruan Soekarno dan Hatta agar jangan silau dengan slogan-slogan demokrasi. “Jangan sampai rakyat, hanya diperuntukan bagi demokrasi, tapi demokrasi diperuntukkan bagi rakyat. Tapi seringkali yang terjadi, rakyat diperuntukkan untuk demokrasi, tapi yang mengambil keuntungan segelintir orang yang kuat secara ekonomi,” tutupnya.

 

Kontributor: Muhammad Fathi Djunaedy

Redaktur: Dzar Al Banna

Shared:
Shared:
1