Semut Merapi Berharap Muhammadiyah Terlibat Mengentas Pertambangan Liar

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Sabtu, 11 Juni 2016 05:25 WIB

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA- Gerakan Semut Merapi (Solidaritas Masyarakat Magelang Untuk Merapi) pada Jumat (10/6) berkunjung ke Kantor PP Muhammadiyah dalam rangka meminta PP Muhammadiyah turut andil dalam hal mengadvokasi permasalahan pertambangan dengan menggunakan alat berat yang terjadi di sekitar daerah lereng Gunung Merapi.

Iwan Hermawan selaku koordinator Gerakan Semut Merapi mengungkapkan, secara prinsip menolak pertambangan dengan menggunakan alat berat yang terjadi di lereng Gunung Merapi, argumentasinya bahwa pertambangan tersebut dapat merusak lingkungan.

“Akibat dari adanya pertambangan ini berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga masyarakat lereng Gunung Merapi. Pertambangan dengan menggunakan alat berat adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, menimbulkan kerusakan, dan keserakahan,”ungkap Iwan yang juga mantan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang.

Iwan menjelaskan, tujuan dari kedatangannya ke PP Muhammadiyah tersebut yaitu meminta PP Muhammadiyah dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan pertambangan ini, karena masalah ini bukanlah masalah yang sederhana.

“Kami mendorong PP Muhammadiyah untuk terlibat secara aktif dalam melakukan advokasi dalam penyelesaian masalah ini, kami menilai Muhammadiyah telah berhasil dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan, salah satunya pada kasus Siyono,”tambah Iwan.

Pasca adanya UU No 23 terkait pertambangan umum, pihak-pihak yang turut andil dalam melakukan penambangan dengan alat berat tersebut menjadi semena-mena, sehingga menyebabkan beberapa daerah di Magelang mengalami berbagai permasalahan, diantaranya yaitu air tanah turun, sumber mata air mulai hilang, konflik sosial di masyarakat, dan juga rusaknya infrastruktur jalan.

“Saat ini daerah yang terkena dampak dari adanya pertambangan tersebut yaitu daerah Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Jika eksploitasi pertambangan tersebut terus dilakukan, besar kemungkinan kerugian-kerugian tersebut akan menyebar ke daerah-daerah lainnya di Magelang,”ujar Iwan.

Sementara itu, Trisno Raharjo selaku Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mengungkapkan, Majelis Hukum dan HAM dalam menanggapi masalah ini terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Muhammadiyah dan juga lembaga-lembaga lainnya yang ada di PP Muhammadiyah dalam mengambil keputusan terkait masalah ini.

“Langkah yang akan kami dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Pimpinan Muhammadiyah, selain itu kami terlebih dahulu akan menelaah data-data yang sudah ada,”ungkap Trisno.

Trisno menambahkan, hasil dari kajian tersebut yang nantinya akan menjadi acuan PP Muhammadiyah dalam melakukan tindakan advokasi yang lebih konkrit. “Hasil dari acuan tersebut nantinya yang akan memutuskan PP Muhammadiyah dalam mengambil sikap dalam menyelesaikan permasalahan ini,”tutup Trisno. (Adam)

Shared:
Shared:
1