Kaderisasi di Muhammadiyah Terhambat, Ini Penyebabnya!

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Jum'at, 10 Juni 2016 11:53 WIB

MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANTUL – Jumlah amal usaha pendidikan Muhammadiyah tercatat begitu banyak. Hal ini pun dianggap menjadi tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah untuk mencetak kadernya dari lulusan sekolah Muhammadiyah.

Anggota Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tasman Hamam mengatakan, saat ini Muhammadiyah memiliki 2.604 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, 1.771 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, 1.143 Sekolah Menegangah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah dan 172 Perguruan Tinggi.

Jika rata-rata per tahun perguruan tinggi itu meluluskan 150 orang, maka, kata dia, Muhammadiyah dapat menambah alumni pendidikan tingginya sebanyak 25.800 orang.

Namun, Tasman pun mempertanyakan, apakah alumni tersebut semuanya menjadi kader Muhammadiyah atau tidak. Sebab, kini, menurut dia, di beberapa daerah masih terjadi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) calon Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting Muhamamdiyah. Tak hanya itu, katanya, masih banyak juga amal usaha pendidikan Muhammadiyah tidak dikelola oleh kader Muhammadiyah sendiri.

Ia menuturkan, banyak formasi dosen, guru dan karyawan amal usaha Muhammadiyah yang tidak diisi oleh kader Muhamamdiyah. Tasman mengungkapkan, kekurangan SDM itu, disebabkan proses perkaderan yang ada.  Yakni, Muhammadiyah belum mempunyai banyak kader lulusan pendidikan Muhammadiyah.

Sehingga, kata Tasman, lembaga pendidikan Muhammadiyah belum efektif sebagai wahana kaderisasi. “Kaderisasi adalah tugas besar Muhammadiyah, khususunya dalam hal pendidikan,” ujar Tasman saat acara Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung AR B Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Jumat (10/6).

Tasman juga menambahi bahwa, tanfidz Muktamar 47 mengamanatkan tentang membentuk kader persyarikatan, umat, dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan.

Dan, terang dia, pendidikan Muhammadiyah mempunyai empat fungsi pendidikan. Pertama, sarana dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Kedua, sarana pembinaan kader Persyarikatan. Ketiga, sebagai pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan. Keempat, pelayanan kemaslahatan masyarakat atau umat.

Ia menjelaskan, visi pengembangan Dikdasmen, yaitu berkembangnya fungsi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah, mencakup sekolah, madarasah, pondok pesantren yang berbasis Al Islam dan Kemuhammadiyahan, holistik, intergratif, bertata kelola baik serta berdaya saing dan berkeunggulan.

“Menguatkan identitas pendidikan Muhammadiyah melalui intensifikasi pembinaan akhlak Islami dan ideologi Muhammadiyah,” ujar Tasman.

Karena itu, ia menelaah, problem kaderisasi di Amal Usaha Sekolah atau Madarasah, yaitu, pertama, Al-Islam-Kemuhammadiyahan sebagai basis pendidikan Muhammadiyah masih lemah, baik kurikulum, sistem pembelajaran maupun gurunya.

Keduakata dia, pola pendidikan di sekolah dan madrasah Muhammadiyah bersifat parsial, belum menempatkan pendidikan yang holistik-intergratif, bahkan cenderung bebas.

Ketiga, menurut Tasman, sistem perkaderan utama Muhammadiyah, Darul Arqam maupun Baitul Arqam belum intensif dan tidak menjangkau seluruh sekolah atau madrasah. Keempat, kaderisasi siswa di sekolah belum terpolakan secara sistematik, sehingga sangat tergantung pada kebijakan kepala sekolah.

Terakhir, ia mangatakan, harus adanya sinergi kaderisasi makro, yakni saling bertemunya antara majelis pendidikan kader, dikdasmen, organisasi otonom dan sekolah atau madrasah. Juga sinergi kaderisasi mikro, yakni saling terintregasinya antara pembelajaran, pembudayaan, Darul Arqam, Baitul Arqam, ekstra kuliluer Hizbul Wathon, dan ekstra kurikuler Tapak Suci, organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

 

Reporter : Arif Rahman Aji

Redaktur: Ridlo Abdillah

Shared:
Shared:
1