Demokrasi Seharusnya Merujuk Pada Pancasila

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Sabtu, 12 November 2011 19:30 WIB

 

Yogyakarta- Demokrasi yang kini terjadi di Indonesia cenderung tanpa batas dankurang rasa tanggung jawab. Perpecahan dan konflik antar suku, konflik antara masyarakat dengan pemerintah acap kali terjadi. Hal ini merupakan penyimpangan karakter atas nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.  Seharusnya, asas demokrasi harus kembali pada sila Ke-4 Pancasila, yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat.

Hal ini disampaikan oleh Dr. Dyah Mutiarin, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP UMY), setelah acara Seminar “Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika” pada Sabtu (12/11) pagi. Acara ini diselenggarakan oleh Jusuf Kalla School of Government (Magister Ilmu pemerintahan UMY) bertempat di Kampus Terpadu UMY dengan menghadirkan Drs. Afnan Hadi Kusumo, Anggota DPD RI, sebagai
pembicara.

Dyah menambahkan, saat ini, penting sekali bagi bangsa Indonesia untukmenanamkan falsafah Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. “Kita harus kembali kepada Pancasila, agar bisa membentuk kesamaan dalam menyikapi perbedaan. Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam, baik dari suku, budaya, agama, maupun yang lain, sehingga kebesaran hati untuk saling menghargai harus terus dipupuk,” terangnya.

Sementara Drs. Afnan Hadi Kusumo, mengajak orang Indonesia untuk kembali pada ke-Indonesiaan. “Saat ini, krisis politik memunculkan kriminal politik. Berkembangnya mentalitas para elit pemerintah dan
sebagian warga yang dangkal, memunculkan orang-orang yang kurang visioner. Sehingga semangat kebhinekaan dan persatuan ke-Indonesiaan dikalahkan oleh ideologi yang sempit tentang keagamaan dan kedaerahan. Beragama tapi berada dalam ‘kemalasan beragama’, tidak menyeimbangkan
kesalehan individual dan sosial,” ungkapnya.

Shared:
Shared:
1