Pemerintah Perlu Secara Khusus Memperhatikan Wilayah Perbatasan

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Kamis, 12 November 2015 14:39 WIB

Yogyakarta-Pemerintah Indonesia dipandang masih perlu melakukan pembenahan pada daerah-daerah perbatasan. Hal ini didasarkan pada kondisi desa-desa tertinggal yang ada di Indonesia dan dari 5.011 desa tertinggal tersebut, 1.138 diantaranya berlokasi di daerah perbatasan. Untuk itulah mengapa hal inilah yang seharusnya masih menjadi tugas besar pemerintah untuk memperbaiki sistem dan juga kesejahteraan masyarakat yang berlokasi di daerah perbatasan, agar negara Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh negara tetangga. 

 

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Gunawan Budiyanto, saat menjadi keynote speech dalam acara Bincang Sebatik, pada Kamis (12/11) di Gedung Ar. Fachruddin B lantai 5 Kampus Terpadu UMY. Gunawan yang juga sekaligus sebagai penanggungjawab program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Perbatasan bagi mahasiswa UMY ini juga mengungkapkan bahwa bagi sebagian negara, daerah perbatasan merupakan sebuah etalase yang dapat menjaga gengsi antar negara perbatasan. " Masing-masing negara itu membenahi daerah perbatasannya dengan sedemikian rupa, agar tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Pembenahan di daerah perbatasan itu biasanya difokuskan pada segi infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat. Tujuannya jelas agar tidak ada intervensi dari negara lain terhadap masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan," jelasnya.

 

Gunawan juga menyampaikan, saat ini yang masih menjadi kendala dalam wilayah daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) terdiri dari 3 aspek, yaitu bidang pendidikan, infrastruktur,dan juga kesejahteraan sosial masyarakat. Dari bidang pendidikan contohnya, jumlah tenaga guru terkadang tidak sebanding dengan jumlah murid yang berlokasi di daerah perbatasan maupun wilayah 3T, jumlah guru yang sedikit tidak dapat mencukupi jumlah murid yang banyak, penyebaran guru ke daerah-daerah perbatasan dan wilayah 3T seharusnya semakin ditingkatkan. “Faktor pendidikan menjadi hal utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Selain itu infrastruktur jalan juga turut harus diperhatikan karena merupakan sebuah akses untuk pembagunan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

 

Beberapa waktu yang lalu, mahasiswa UMY telah sukses menyelenggarakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan selama kurang lebih dua bulan. Dalam KKN di perbatasan tersebut berbagai program turut dijalankan oleh mahasiswa UMY dalam kegiatan KKN, yaitu Sinergitas Pendidikan, Ekonomi Kreatif, dan Penguatan Karakter Pemuda Berbasis Moral dan Intelektual. Ahmad Ma’ruf, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing lapangan dan juga pembicara dalam seminar tersebut mengungkapkan, kegiatan KKN di daerah perbatasan sangat dapat membantu pemerintah dalam hal permasalahan sosial yang terjadi di daerah perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik. Ahmad Ma’ruf berharap kegiatan KKN di perbatasan tersebut dapat terus berlanjut kedepannya, terutama pemilihan lokasi KKN di wilayah-wilayah 3T. “Program KKN di daerah perbatasan merupakan sebuah solusi yang tepat yang dilakukan mahasiswa dalam kepeduliannya terhadap kondisi bangsa, berbagai kegiatan dan program KKN yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa di daerah perbatasan, tentunya turut dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan,” ungkapnya. (adam/bhp umy) (mac)

Shared:
Shared:
1