Sistem Tata Niaga Tembakau Lebih Rugikan Petani Dibanding RPP Pengendailan Tembakau

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Sabtu, 01 Oktober 2011 15:19 WIB

 

Jakarta- Belakangan terakhir ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengendalian Dampak Produk Tembakau masih mengalami hambatan dikarenakan oleh beberapa pemikiran. Salah satunya adalah adanya kekhawatiran apabila RPP ini akan merugikan petani tembakau, padahal faktor sistem tata niaga perdagangan tembakau yang banyak merugikan kalangan petani.

 

Pendapat tersebut mengemuka dalam acara Media Briefing dengan tema RPP Pengendalian Dampak Produk Tembakau atau Sistem Tata Niaga Tembakau Yang Merugikan Petani? yang diprakarsai oleh Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Indonesia Institute for Sosial Development (IISD), dan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Magelang, bertempat di Jakarta Media Center Jl. Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat, Jum'at (23/09/2011). Diskusi tersebut dipimpin oleh anggota Lembaga Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah DR. Sudibyo Markus, MBA dengan narasumber Peneliti LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang Agung Nugroho,S.T, M.Kom yang akan memaparkan tingkat kesejahteraan petani tembakau temanggung dan video testimoni perwakilan petani tembakau temanggung Bapak Maryanto. Hadir pula Prof. Anhari Ahadi yang menjelaskan seberapa jauh RPP Pengendalian Dampak Produk Tembakau akan berpengaruh bagi petani tembakau.

 

Menurut Agung Nugroho, Sistem tata niaga yang ada saat ini menempatkan petani tembakau sebagai korban dari jaringan mafia tembakau di mana petani tidak mempunya posisi tawar terhadap hasil panen tembakaunya. “Penentuan harga tetap berada di tangan Greader dimana hasil panen tembakau harus melewati tengkulak dan pedagang dulu /pengepul sebelum sampai ke greader dan masuk ke Gudang,” jelasnya. Agung menjelaskan, harga tembakau di petani merupakan harga sisa setelah di ambil untung oleh para tengkulak, pedagang dan pengepul, jadi jelas bahwa sistem tata niaga tembaku jauh lebih mencekik petani. “Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung tidak ada kenaikan yang signifikan meskipun berputar uang milyaran bahkan sampi trilyunan di Temanggung dari bisnis tembakau ini,” ungkapnya. Lebih lanjut menurut Agung, RPP Pengendalian Dampak Produk Tembakau lebih fokus kepada pelindungan kesehatan bagi masyarakat akibat produk tersebut, “Beberapa isi dari RPP ini mengenai peringatan bergambar pada bungkus rokok (sebagai produk tembakau) dan kawasan tanpa rokok dengan tidak adanya ruangan khusus merokok didalam ruangan,” pungkasnya. 

Shared:
Shared:
1