Pengkajian Konflik Dunia Islam Oleh PSIF UMM

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Sabtu, 25 April 2015 15:30 WIB

Malang- PERGOLAKAN politik di dunia Islam mengundang keprihatinan Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Konflik yang dikenal dengan Arab Springsejak 2011 ini dikaji dalam sebuah diskusi bersama pakar dunia Islam, Prof Dawam Rahardjo, Sabtu (25/4). Diskusi dipandu kepala PSIF Dr. M. Nurhakim, MAg, dan diikuti sekitar seratus dosen dan mahasiswa. Hadir pula memberi wacana, koordinator Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PSAM) Pascasarjana UMM, Prof Dr Syamsul Arifin.

Dawam memaparkan, dunia Islam sering diidentikkan dengan Arab, sehingga setiap konflik di negeri Arab selalu dikaitkan dengan Islam. Padahal Islam di negara-negara non-Arab juga berkembang cukup baik, seperti di Turki, Indonesia, Banglades, Pakistan, Somalia, Nigeria dan sebagainya.

Sebagian besar konflik dipicu tuntutan perubahan dari monarkhi-feodal absolutis ke arah yang lebih demokratis. Tetapi tak jarang juga disebabkan karena kudeta-kudeta kekuatan militer atas rezim yang dianggap lemah. Belakangan, konflik juga dipicu alasan aliran sunni dan syi’ah, serta munculnya kelompok radikal yang mengatasnamakan Negara Islam Irak-Siria (ISIS).

“Pada mulanya Arab Spring diduga menjadi gerakan demokratisasi gelombang keempat karena pada umumnya terjadi pada negara yang melawan rezim militer otoriter, atau negara-negara fasis dan sosialisme Arab sekuler,” kata Dawam. Tapi, ternyata gejala yang sama tidak terjadi di negara-negara monarkhi-feodal yang Islamis.

Uniknya, baik Islam Sunni maupun Islam Syi’ah pada mulanya sama-sama dikendalikan oleh rezim otoriter feodal. Tetapi secara perlahan mereka memerlukan kekuatan dari dalam untuk melakukan perubahan ke arah demokratisasi. “Secara teoritis, Islam adalah sebuah ideologi pemersatu. Namun karena paham Islam itu bersifat plural, maka Islam juga menjadi sumber konflik,” tutur Dawam yang juga guru besar pertama UMM ini.

Dawam mengusulkan, sebaiknya doktrin komprehensif yang merupakan conversation stopper harus dibendung untuk masuk ke ruang publik politik. Diakuinya, ini tidak mudah lantaran Islam, sebagaimana Katolik dan Protestan adalah agama yang evalngelis yang tidak mungkin dibenung masuk ke ruang publik.

Mengutip filsuf Jerman, Jurgen Habermas, Dawam menggagas Islam yang dibendung di Negara-negara Arab sekuler harus dibebaskan untuk masuk ke era pasca sekuler sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dan dialog anata Islamisme dan sekulerisme. “Kompromi seperti itu sudah terjadi di Indonesia, negara republic-demokrasi pertama di dunia Islam, sejak perang dunia II,” kata Dawam. Hal ini mengacu, salah satunya, pada rumusan Pancasila di mana Indonesia termasuk Negara sekuler, tetapi religius, yang didasarkan pada monoteisme.

“Kunci dari model ini adalah terjadinya kesepahaman antara dua golongan besar; Islam dan kebangsaan,” tambahnya.

Lebih lanjut, mengacu pada pengalaman Indonesia dan Pakistan, maka harus ada koalisi antara Islam dan nasionalisme. Tetapi untuk membendung potensi kekuatan militer yang otoriter-teknokratis yang mengandung konflik pada negara demokrasi-liberal, maka kompromi juga perlu ada antara sipil-militer.

Nurhakim mengatakan, diskusi ini sengaja mengajak sivitas akademika mengkaji masalah dunia Islam ini lebih serius. Bagaimanapun, sebagai kampus modern di bawah bendera Islam, UMM harus bisa memberi jawaban yang ilmiah dan strategis atas apa yang terjadi pada dunia Islam, terutama untuk memberi pencerahan kepada umat atas konflik di dunia Arab tersebut. (ima/nas)

Shared:
Shared:
1