Peran Besar Muhammadiyah dalam Proses Kemerdekaan Berada pada Posisi Vital

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Sabtu, 15 Agustus 2020 10:48 WIB
MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA— Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menekankan perlu adanya pengangkatan kembali sisi historis tentang berdirinya Negara. Menurutnya, masih banyak diantara anak bangsa yang belum memahami secara seksama.
 
Mu’ti menyebut, proses penting berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk tentang kesepakatan Pancasila sebagai dasar Negara dalam catatan sejarah sangat jarang menyebut keterlibatan Muhammadiyah.
 
“Catatan dalam buku sejarah itu hampir tidak ada yang mengkaitkan peristiwa kemerdekaan Indonesia dengan peran para tokoh Muhammadiyah dan juga peran Muhammadiyah sebagai organisasi,” tutur Mu’ti pada Jumat (14/8) malam dalam acara Pengajian Umum PP Muhammadiyah.
 
Mengutip beberapa tulisan tokoh, Mu’ti menyebut peran besar Muhammadiyah dalam proses kemerdekaan Indonesia berada pada posisi vital. Bahkan jika menyebut dengan jujur dan seksama, sejarah Pancasila adalah sejarah Muhammadiyah. Di mana dalam proses mufakat Pancasila sebagai dasar Negara dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo dan lainnya.
 
Dalam konteks masa depan bangsa, sejarah ini perlu diangkat karena ini juga termasuk berbicara mengenai historical legacy (warisan sejarah). Mengangkat sejarah bukan hanya untuk mengenang romantisme, tetapi belajar sejarah adalah untuk membuat catatan penting sebagai bahan mengambil semangat dan spirit sejarah itu.
 
“Tentu kebenaran sejarah adalah suatu hal yang harus kita lakukan, tapi mengambil makna dan spirit dari sejarah itu sebagai bekal kita meniti masa depan yang lebih baik adalah api dari sejarah yang memang harus kita kenangkan dalam hidup kita,” katanya.
 
Sehingga sejarah perlu ditulis secara otentik, karena dalam banyak hal, arah bangsa sangat erat kaitannya dengan jejak sejarah bangsa itu sendiri. Penulisan sejarah secara otentik bisa dijadikan batu pijak untuk mengawal arah bangsa, termasuk dalam beberapa perdebatan yang sedang hangat sekarang ini, misalnya UU HIP.
 
Mu’ti menyebut, catatan otentik sejarah Indonesia adalah bekal membangun jati diri bangsa diantara bangsa-bangsa lain. Catatan otentik ini juga sebagai basis argument untuk menguatkan persatuan NKRI. Karena ditemui di beberapa persoalan tentang beberapa wilayah yang ingin melepaskan diri dari NKRI, mereka juga melakukan dengan argumen sejarah.
 
Dalam catatan sejarah peran aktor menjadi sangat penting, karena itu jika berbicara mengenai proses kemerdekaan dan perumusan Pancasila sebagai dasar Negara, Mu’ti menyebut paling tidak ada empat tokoh sentral yang berasal dari Muhammadiyah. Diantaranya ada Ki Bagus Hadikusumo, Mr Kasman Singodimejo, Prof. Abdul Kahar Mudzakir, dan Ir. Soekarno.
 
“Jangan dikira, Ir. Soekarno itu anggota Muhammadiyah. Ia punya kartu anggota Muhammadiyah. Pernah menjadi konsul pendidikan Muhammadiyah waktu di Bengkulu,” tuturnya.
 
Guru besar dalam bidang Pendidikan Agama Islam ini berseloroh bahwa, meskipun tiga nama selain Soekarno yang berasal dari Muhammadiyah berperan besar dalam proses kemerdekaan, sampai saat ini mereka belum diangkat menjadi Pahlawan Nasional sebelum PP Muhammadiyah memperjuangkannya. Berkaca dari itu, Mu’ti kemudian mengelompokkan bahwa di Indonesia ada pahlawan yang bersertifikiat dan yang tidak.
 
“Ada yang berkontribusi untuk Negara tapi tidak diakui perannya, dan mereka yang berkontribusi peran tapi tidak diakui kepahlawanannya,” katanya.
Mu’ti menegaskan bahwa Muhammadiyah sekarang memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk bagaimana meniru dan meneruskan jejak para tokoh yang ikut berjuang tersebut. Selain dari tokoh laki-laki, Muhammadiyah juga berperan melalui tokoh perempuannya.
 
Misalnya dalam BPUPKI juga melibatkan kader ‘Aisyiyah dan sampai saat ini belum ditetapkan sebagai pahlawan. Jangan penyematan gelar pahlawan yang tidak obyektif menjadi beban dan dosa terhadap sejarah bangsa. Indonesia kedepan menuntut Muhammadiyah bukan hanya sebagai pasiff participant, tetapi harus aktif menjadi partisipan.
 
“Yang harus menjadi agenda kita adalah menjadi kelompok yang membuat langkah-langkah dan terobosan dalam rangka menentukan dan membangun Indonesia di masa depan,” tegas Mu’ti.
 
Dalam soal gagasan kebangsaan, Muhammadiyah adalah organisasi yang kaya akan hal itu. Melalui gagasan yang dirumuskan dalam permusyawaratan resmi di Muhammadiyah. Diantaranya gagasan revitalisasi visi dan karakter bangsa yang ditetapkan dalam Tanwir Muhammadiyah di Lampung, rumusan Indonesia Berkemajuan yang ditetapkan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah di Samarinda, juga ada Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah yang ditetapkan dalam Mukatamar Muhammadiyah di Makassar. (A’n)
Shared:
Shared:
1