Studi Banding Pola Kemitraan, Pemerintah Riau Kunjungi Muhammadiyah Kalsel

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Sabtu, 13 Oktober 2012 10:21 WIB

Banjarmasin- Pada Jumat pagi (12/10/2012) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan S. Parman Gg. Purnama No. 1 Banjarmasin menerima kunjungan dari rombongan Kesbangpolmas Pemerintah Propinsi Riau yang dipimpin Bapak Peri Yusnadi selaku Kabid. Orpolmas Kesbang Propinsi Riau. Sementara itu dari pihak tuan rumah berhadir Bapak Dr. H. Zulkifli Musaba, M.Pd; Drs. H. Umeransyah Alie, MH; Drs. H. Tajuddin Noor, SH, MH; Zainal Abidin Tachmad, S.Pd, SH; Drs. H. Mahlan Darkasi, Dip.Al; Drs. H. Arsyuni Busera; Muchdiansyah, SE, MM dan Abdul Khaliq, S.Pd.I, M.Pd.

 

Dalam kunjungan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, dimaksudkan Kesbangpolmas Pemerintah Propinsi Riau dalam rangka orientasi/studi banding di Kalimantan Selatan, salah satunya dengan organisasi Muhammadiyah yang telah diakui keberadaan dan kiprahnya di masyarakat. Yakni bagaimana pola kemitraan yang selama ini telah dijalin dan dikembangkan antara pemerintah dengan masyarakat pada umumnya dengan ormas Islam (Muhammadiyah) pada khususnya.

 

Pihak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan mengemukakan bahwa selama ini telah terjalin hubungan yang baik antara Muhammadiyah dengan pihak pemerintah. Yakni pemerintah telah ikut membantu mengembangkan gerak persyarikatan Muhammadiyah melalui bantuan pendanaan (financial), sementara dari pihak Muhammadiyah senantiasa terus menjalankan sebagian dari fungsi pemerintah di masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, keuangan, pelayanan sosial dan lain sebagainya. Untuk diketahui bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan telah mempunyai banyak amal usaha dalam berbagai bidang seperti Rumah Sakit Islam, Balai Pengobatan, Baitul Tamwil (BMT), STIKES Muhammadiyah, Pondok Pesantren, TK ABA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Panti Asuhan Yatim, dan masih lagi amal usaha lainnya.

 

Dalam pertemuan di ruang rapat PWM Kalsel Lt.1 tersebut, juga terungkap permasalahan yang dikemukakan pihak Kesbangpolmas Pemerintah Propinsi Riau, bahwa selama ini dengan dalih kebebasan berserikat yang dijamin undang-undang, seringkali banyak disalahgunakan kelompok masyarakat tertentu dengan mendirikan suatu organisasi kemasyarakatan/LSM tertentu untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Muhammadiyah sebagai organisasi yang mapan dan telah lama berkiprah di masyarakat selama kurang lebih 1 abad ini, mengusulkan agar perlunya dibuat suatu regulasi yang mengatur tentang pendirian ormas/LSM. Dalam hal ini perlu diusulkan kepada pihak legislatif untuk dibuat suatu perundang-undangan sebagai payung hukum, agar kebebasan berserikat/berkumpul tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi/kelompok saja, dalam artian tidak ada lagi ormas/LSM yang cuma papan nama saja tetapi kering dengan kegiatannya. [Kh]

Shared:
Shared:
1