Petani Indonesia Perlu Diperhatikan Secara Serius

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Selasa, 24 September 2019 17:59 WIB

MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA—Penyejahteraan petani tidak cukup hanya dengan karikatif, terlebih karikatif kamuflatif. Mereka perlu diperhatikan secara serius, meski selama ini mereka mampu hidup dan berdiri di kakinya sendiri (Berdikari). Namun kehadiran pemerintah masih sangat diperlukan, tapi nyatanya politial will yang diharapkan berpihak kepada petani masih jauh dari angan.

Hal tersebut disampaikan oleh Syafi’i Latuconsina, Konsultan Ahli Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah pada Hari Tani Nasional yang jatuh pada (24/9). Laki-laki kelahiran Ambon 1962 ini menerangkan, persoalan mendasar yang dihadapi petani Indonesia saat ini adalah masalah kepemilikan lahan dan masalah budidaya.

Menurutnya, terkait persoalan lahan ini erat kaitannya dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun nyatanya, sampai sekarang masih susah ditemui kebijakan yang berpihak kepada petani. Kebijakan yang tidak pro terhadap petani menyebabkan, petani lokal di Indonesia masih belum bisa bersaing dengan petani-petani dari negara lain.

Meski dengan lahan yang sangat minim, petani Indonesia masih tetap mampu hidup dan Berdikari. Padahal sebagai negara yang mayoritas penduduknya bertani, Indonesia harus memiliki kebijakan populis yang berpihak terhadap petani. Sehingga bargaining position petani Indonesia lebih kuat, dan tidak lagi disepelekan di negeri sendiri dan mampu bersaing dengan negara lain.

“Petani indonesia saat ini mereka itu hebat luar biasa karena mereka harus bediri di kaki sendiri, tanpa kehadiran pemerintah. Mereka betul-betul luar biasa dalam segala sisi tanpa kehadiran pemerintah, pemerintah hadir hanya kamuflase saja. Mereka berupaya sendiri, itu terjadi diseluruh pelosok negeri ini,” ungkap Syafi’i.

Selain itu, persoalan yang selama ini merundung petani Indonesia adalah masalah pasar. Ketika berbicara kesejahteraan para petani memang semua saling beririsan, terlebih persoalan pasar. Kebanyakan petani Indonesia hanya mampu memproduksi, tapi ketika sudah masuk tahap pemasaran, mereka sering dipermainkan dan dimonopoli.

Mata pemerintah seringnya melihat persoalan di hulu, tanpa mencoba untuk menguliti persoalan yang menyerang di hilir. Misalnya ketika harga bahan pokok menujulang tinggi, pemerintah akan berreaksi dengan cepat dan sigap. Namun ketika produksi yang dilakukan oleh petani gagal, pemerintah bersikap lambat.

“Tapi kalau masyarakat indonesia pada umumnya, entah itu orang kaya atau orang miskin bermasalah dengan harga, itu pemerintah baru berreaksi luar biasa. Namun ketika harga jatuh dipetani, pemerintah tidak pernah menyentuh terkait budidaya padahal itu harapan hidup petani Indonesia dan jumlahnya terbesar,” urainya.

Terkait persoalan budidaya, menurut Syafi’i hal ini bukan urusan yang main-main. Karena persoalan pupuk dan pembasmian hama penyakit misalnya, tidak benar-benar selesai sampai sekarang. Juga terkait alih teknologi pertanian yang selama ini didengungkan hanya sebatas retoris, yang minim aksi.

Menyadari peran tersebut tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah, Muhammadiyah juga harus ambil peran. Sejauh ini keberadaan Jama’ah Tani Muhammadiyah (Jatam) masih bisa dinilai baik, akan tetapi penetrasi yang dilakukan Jatam kurang luas cakupannya kalau berbicara pengentasan permasalahan petani. Perlu dilakukan perluasan penetrasi kepada petani-petani lain dalam jumlah yang lebih besar.

Maka, kerja pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui MPM benar-benar tidak boleh istirahat. Karena sesuai kredonya, “selama rakyat menderita tidak boleh ada kata istirahat.” Cakupan pemberdayaan petani harus lebih luas, karena yang tertindas bukan hanya petani yang berasal dari Muhammdiyah, namun mayoritas petani mengalami penindasan yang sama.

“Kita punya slogan bahwa kegiatan kita itu rahmatan lil alamin untuk semua umat, berarti yang perlu kita lakukan lagi adalah penetrasinya kepada petani-petani lain dalam jumlah yang lebih besar untuk mengentaskan mereka dari kesulitan. Kita harus kembali kepada teologi al Ma’un, jadi kita harus lebih bermanfaat kepada begitu banyak orang dan begitu banyak umat,” tegas Syafi’i.

Sedangkan dalam persoalan alih teknologi, Muhammadiyah memiliki ratusan Perguruan Tinggi yang mampu menyuplai teknologi terbaharukan dalam bidang pertanian. Temuan tersebut sebagai usaha meng-up grade pengetahuan petani terkait teknologi pertanian yang terus berkambang dengan cepat. Namun dalam penyampaian ke masyarakat, tetap berupa teknologi terapan.

Syafi’i berharap, petani di Indonesia bisa sejajar dengan petani-petani dari negara lain, melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga ketika mereka ditanya pekerjaan mereka apa, mereka tidak malu-malu dan menutupinya.

“Mereka harus bangga betul, berani berkata saya petani dan dia betul-betul bangga dengan pekerjaan sebagai petani,” pungkasnya. (aan)

Shared:
Shared:
1