Kader Nasyiah Ikuti Leadership for Senior Multifaith Women Leaders 2019 di Australia

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Kamis, 08 Agustus 2019 22:49 WIB

MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Kader Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah (PPNA), Nurlia Dian Paramita, Kepala Bidang Organisasi PPNA periode 2016-2020 berkesempatan mengikuti 3rd Leadership for Senior Multifaith Women Leaders 2019 Short-Terms Awards yang diselenggarakan oleh Australia Award Indonesia (AAI) bersama 25 perempuan senior lintas-iman berbasis ormas, akademisi serta pegiat NGO pada tanggal 13 hingga 28 Juli 2019.

Dijelaskan Nulia, studi singkat ini menjadi signifikan dan krusial karena mempunyai pengaruh besar bagi pertemuan ide antar peserta, pengalaman berjejaring dalam menghadapi problematika sistem serta belajar kehidupan/kultur negara Australia. 

“Dalam course ini terdiri atas beberapa segmen mulai dari belajar leadership journey (pengalaman perjalanan kepemimpinan), respect others (menghargai), women political participation (partisipasi politik perempuan) di lokal government, well-being (sejahtera tubuh dan pikiran), multiculturalism (multikulturalisme), teknik mentoring (kaderisasi) sampai dengan pembuatan proposal yang baik,” jelasnya seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima redaksi pada Kamis (8/8).

Nurlia juga mengatakan, pembelajaran ini menjadi momen reflektif dan juga merejuvenasi pengetahuan karena pengalaman jejaring sesama perempuan pada prinsipnya mempunyai keragaman hasil dan metode yang digunakan.

“Perjalanan kepemimpinan itu sejatinya dimulai dari mengidentifikasi ketimpangan publik yang terjadi di sekitar kita utamanya pada perempuan, anak-anak dan kaum difabel. Mereka tidak jarang menjadi korban perdagangan manusia melalui tawaran bekerja di luar negeri (TKW), Akses layanan kesehatan-pendidikan-ekonomi yang terhambat, Perda Syariah yang tidak sesuai peruntukkan, Kekerasan dalam menggunakan media sosial, serta Perempuan penyintas yang hidup di area konflik dan bencana. Belajar kelimuan di negara persemakmuran ini merupakan kesempatan strategis, karena sistim pemerintahannya yang lebih rapih dan efisien, fasilitas publik memadai dan kerangka pikir yang sangat menjunjung tinggi HAM,” paparnya.

Dilanjutkan Nurlia, Australia merupakan negara yang menganut faham demokrasi liberal. Mereka sangat terbuka menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, berserikat dan toleransi terhadap nilai-nilai beragama. Meski demikian, Negara jajahan/ koloni United Kingdom (UK) ini tidak memilih pemimpinnya secara langsung melainkan dipilih melalui partai politik. Sehingga warga disini mempercayai bahwa lembaga tersebut merupakan wadah yang mampu mewakili aspirasi serta representasi mereka. Setiap warga memilih anggota parlemen berbasis pada dimana mereka tinggal karena negara ini terbentuk dengan sistim federasi.

“Di Australia partisipasi politik perempuan melalui keanggotaan partai politik, Partai Liberal 23% anggotanya adalah perempuan yg dihasilkan melalui kontestasi, sementara Partai Buruh sebaliknya, 47% digagas melalui penyediaan kuota (affirmative action),” jelasnya.

Melalui program itu, Nurlia juga mengaku dibekali pelajaran praksis dalam mengelola pendampingan terhadap korban kekerasan yang disampaikan oleh WIRE.

“WIRE, konsorsium layanan kebutuhan perempuan, memberikan informasi mengenai teknik-teknik pemberian pendampingan bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam sistem pemerintahan ataupun dalam kehidupan sosiologis,” tuturnya.

Mengingat Australia adalah negara yang sangat ramah bagi kaum imigran dari kawasan Timur Tengah dan Asia.

“Pihak WIRE juga menyampaikan bahwa pendampingan yang mereka lakukan tidak asal-asalan, karena si pendamping juga diberikan teknik pencegahan trauma, karena dengan mendengar kisah penerima ketidakdilan via telpun juga memungkinkan secondary trauma pada di pendamping. Australia hingga kini juga mengalami permasalahan terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Dari hasil pos aduan di WIRE ini disebutkan bahwa, setiap 1 minggu perempuan ditemukan terbunuh oleh teman dekat atau keluarga dekat. Hingga kini mereka masih menyelidiki penyebab pastinya. Pemerintah Australia sendiri terus melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan kaum difabel. Setidaknya bila tidak mungkin membasmi, mengurangi frekuensi kasus yang ada,” pungkasnya.

Shared:
Shared:
1