Catatan Penting Konsolidasi Nasional Muhammadiyah dalam Dinamika Keumatan dan Kebangsaan

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Rabu, 08 Mei 2019 23:53 WIB

MUHAMMADIYAH.ID, BANTUL – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan beberapa poin terkait dinamika keumatan dalam acara Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rabu (8/5/2019)

Pertama, Pasca-Reformasi, kata Haedar, berbagai paham pemikiran tumbuh dan berdiaspora. Ini menjadi arus baru yang tidak bisa kita cegah. Sebagian mereka masuk ke organisasi arus utama, termasuk Muhammadiyah.

“Di satu sisi, kita harus menjaga ukhuwah. Namun di sisi lain, bagaimana penguatan paham ke-Islaman dan nilai-nilai ideologis kita di tengah situasi ini perlu diperhatikan,” tuturnya.

Menurutnya, para pimpinan Muhammadiyah harus hadir menunjukan petunjuk sebagai Islam yang berwatak tajdid di tengah arus. Dan Muhammadiyah harus menghadirkan juga Islam Wasatiyah berkemajuan.

Muhammadiyah besar dan semoga karena kualitas sumber dayanya. Kita berharap kader amal usaha juga ada. Tidak perlu banyak mengeluh tentang kegagalan yang sudah terjadi, yang terpenting adalah bagaimana proyeksi ke depan untuk persyarikatan yang lebih baik lagi.

Kedua, Bidang Organisasi sebut Haedar perlunya menjaga kuantitas dan kualitas. Basis massa para anggota Muhammadiyah perlu dijaga dan diberdayakan, walaupun Muhammadiyah kita tahu sudah besar namun perlu juga SDM Muhammadiyah terlibat dalam politik dan kebangsaan.

Ketiga, Kaderisasi dalam semua bidang: ekonomi, politik, kecendekiawanan. Haedar memandang bahwa kebutuhan sumber daya manusia untuk ke dalam dan ke luar semakin bertambah. Kader di semua bidang harus terus diperkuat menjadi kader yang ideologis dan profesional. Oleh karena itu, pembinaan perlu dilakukan sejak dari hulu.

Keempat, Tabligh di media sosial. Belantara ruang sosial baru ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Muhammadiyah perlu mengisi ruang sosial berbasis pemberdayaan ini. “Perlu ada rancang bangun dalam bidang dakwah komunitas ini, terutama komunitas virtual,” ujar Haedar.

Kelima, Penguatan Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ). GJDJ ini sudah menjadi komitmen dan terobosan Muhammadiyah sejak tahun 1969. Sehingga semakin banyak yang merasakan manfaat dari kehadiran Muhammadiyah.

Keenam, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), Haedar melihat kualitas amal usaha masih menunjukkan disparitas yang tinggi. AUM yang berkualitas mulai banyak, namun AUM yang berada di level menengah dan bawah juga masih banyak. Kekuatan Muhammadiyah, tumbuh berdiaspora dari bawah, namun kualitasnya harus dibangun dengan jejaring yang kuat dari samping, saling memberdayakan antar AUM. “Keseksamaan kita ke depan lebih penting,” ungkapnya.

Ketujuh, dinamika pertumbuhan gerakan di masing-masing daerah. Haedar mengajak semua pimpinan untuk saling bergandeng tangan dalam menggerakkan organisasi. Pengalaman kita sangat kompleks. Kekuatan Muhammadiyah justru ada di ranting dan cabang. LPCR membantu kita membaca realitas cabang dan ranting, dan tugas kita semua untuk mendinamisasi Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Dalam dinamika keumatan, kata Haedar, Muhammadiyah perlu menjadi solusi. Belakangan tumbuh ghirah kolektivitas beragama dan semangat untuk menunjukkan identitas masing-masing. Semangat beragama ini harus dibingkai oleh Muhammadiyah.

 

Muhammadiyah Menyikapi Kondisi Kekinian

Dalam bidang politik, Haedar berharap politik Islam ke depan harus dirancang menjadi kekuatan dan sekaligus berwatak tengahan. “Muhammadiyah harus menawarkan rancangan yang konstruktif,” katanya.

Dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah harus ikut memikirkan supaya umat tidak lagi dhuafa.

Dalam corak keislaman, Haedar memgingatkan supaya Islam Indonesia perlu diisi. Moderasi Islam perlu dibuktikan dalam ruang publik.

Dalam menyikapi hasil pemilu, ungkap Haedar, Muhammadiyah harus menerima apapun hasil dengan lapang dada dan siap bekerjasama dengan siapapun yang terpilih secara konstitusional. Muhammadiyah harus menjadi kekuatan yang berjiwa besar untuk menjadi jembatan bagi semua golongan. Peran ini tidak mudah, namun harus diusahakan.

“Sekali konflik terjadi, susah untuk merekatkan kembali keutuhan. Muhammadiyah perlu menjadi contoh dalam merekat kebersamaan. Kita tidak bisa berdakwah, jika negeri ini terpecah belah,” ujar Haedar.

Terakhir, Haedar mengajak para pimpinan untuk mematangkan dan mensosialisasi hasil resmi organisasi, terutama dalam konsep berbangsa dan bernegara. Tiga dokumen resmi Muhammadiyah perlu dipahami dan diterjemahkan ulang: Revitalisasi Karakter Bangsa, Negara Berkemajuan, dan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa al-Syahadah. (Aan- Andi)

Shared:
Shared:
1