Muhammadiyah dan KPK Merupakan Partner yang Konsisten dalam Kerja Pemberantasan Korupsi

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Kamis, 02 Mei 2019 12:09 WIB

MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah jalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Pelatihan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pimpinan Pengelola Pendidikan Hukum di Lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah pada, Kamis (2/3) di Aula Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cik Di Tiro No.23, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Giri Suprapdiono, Direkur Pendidikan Pelayanan Masyarakat KPK RI dalam sambutannya menyampaikan, kerja pemberantasan korupsi merupakan kerja yang membutuhkan kolektifitas. Maka, pelibatan organisasi masyarakat (Ormas) yang memiliki basis kekuatan menjadi partner yang cocok dalam mengawal kerja pemberantasan korupsi.

“Muhammadiyah dan KPK merupakan partner yang konsisten dalam kerja pemberantasan korupsi,” katanya.

Melihat peta sosial Indonesia kekinian, potenis korupsi di berbagai sektor terus ada. Salah satunya melalui adanya kebijakan otonomi daerah, suatu kebijakan yang menetapkan pengurusan suatu daerah bisa dilakukan oleh pemerintahan tingkat daerah. Semakin banyaknya varietas sektor untuk tindak korupsi, KPK membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Termasuk di dalamnya adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Menyambung hal tersebut, Busyro Muqqodas, Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan, saat ini sudah terjadi perilaku demokratisasi korupsi, artinya bahwa perilaku korupsi sudah semakin merakyat. Bahkan di masyarakat sendiri tindakan korupsi sendiri sudah mendapat pemakluman.

“Saat ini, rakyat yang anti korupsi, yang menolak suap dianggap aneh. Karena hal merupakan implikasi dari dari pemerakyatan budaya korupsi,” ungkap Busyro.

Mantan Ketua KPK RI periode tahun 2010-2014 ini menambahkan, pelunakan sikap anti korupsi oleh para intelektual semakin gencar dilakukan oleh pihak-pihak yang terindikasi melakukan tindaka korupsi.

Melalui diberikannya jabatan-jabatan strategis yang bergaji besar, jabatan tersebut kemudian menjadi pelunak bagi mereka dan memunculkan absurditas intelektual. Strategi pelunakan terhadap orang-orang yang memiliki semangat terhadap pemberantasan korupsi beda-beda.

“Jika para intelektual dilunakkan dengan jabatan, yang lain dilunakkan dengan ancaman, teror, bahkan dengan tindakan kekerasan,” ungkapnya.

Terkait peran Muhammadiyah, Menurut Busyro, Muhammadiyah memiliki modal besar terkait perannya dalam pemberantasan korupsi. Modal tersebut ada pada sikap egaliter di tubuh internal Muhammadiyah. Sikap ini diperlukan karena kerja pemberantasan korupsi tidak membedakan kelas sosial dalam memberikan tindakan.

“Sikap egaliter yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan KPK merupakan perpaduan yang cocok jika disatukan untuk pemberantasan korupsi,” pungkas Busyro.

Shared:
Shared:
1