Sikapi Kasus Kekerasan terhadap Ahmadiyah, Pemerintah dinilai Ambigu

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Rabu, 09 Februari 2011 12:25 WIB

Yogyakarta- Masih terjadinya kekerasan terhadap Ahmadiyah maupun kelompok minoritas lainnya dinilai hal ini disebabkan belum tegasnya pemerintah dalam bersikap. Pemerintah dalam hal ini elit politik lebih banyak bersikap ambiguitas. Di satu sisi ada keinginan untuk menegakkan hukum namun di sisi lain masih memikirkan keuntungan apa yang diperoleh jika hukum tersebut ditegakkan.

Demikian disampaikan Kepala Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KPI-UMY) , Dr. Nawari Ismail, M.Ag dalam diskusi terbatas terkait ‘ Kasus Kekerasan terhadap Ahmadiyah’ di Kampus Terpadu UMY Selasa (08/02/2011). Lebih lanjut Nawari menjelaskan, jika pemerintah masih ambigu dalam bertindak menangani kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah, bukan tidak mungkin akan muncul sikap apatis terhadap Agama Islam pada umumnya. “Sayangnya pemerintah belum tegas dalam bersikap. Satu sisi ingin menegakkan hukum, sisi lain masih memikirkan apa keuntungan yang diperoleh bagi dirinya maupun kelompoknya jika hukum benar-benar mereka tegakkan,”jelasnya.

Sikap pemerintah ini menyebabkan berbagai aturan yang ada misalnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tidak dapat berjalan efektif. “Sikap ambigu tersebut selain menjadikan tidak efektifnya peraturan yang ada juga menjadikan tidak berjalan lancarnya proses penegakan hukum,”tegasnya.
Nawari menambahkan terjadinya kekerasan terhadap Ahmadiyah maupun kelompok minoritas juga dapat dilihat sebagai indikasi gagalnya kelompok Islam mapan dalam melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok Islam yang cenderung melakukan aksinya dengan kekerasan.

“Kelompok Islam mapan maksudnya kelompok-kelompok Islam yang memiliki banyak pengikut di Indonesia ini. Kemudian sosialisasi tersebut berkaitan dengan makna toleransi maupun makna cara berdakwah nahi munkar dengan cara-cara yang baik bukan dengan jalan kekerasan,”urainya.

Nawari menegaskan apapun motivasi atau alasannya segala bentuk kekerasan harus ditindak tegas. “Benar atau salah, segala bentuk kekerasan harus ditindak tegas siapapun pelakunya. Hal ini agar ada keadilan dan harapannya ada efek jera bagi pelaku. Ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah, apakah pemerintah berani menindak tegas pelaku misalnya membawa para pelaku kekerasan sampai pengadilan atau tidak,”tuturnya.

Apabila kekerasan ini terus menerus muncul bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan. “Selain itu bisa juga dari masyarakat muncul adanya sikap apatis terhadap Islam secara keseluruhan. Sehingga dalam menyikapi hal ini pemerintah harus tegas,”ujarnya.(umy.ac.id)(mac)

Shared:
Shared:
1