Berikut Tanggapan Majelis Hukum PP Muhammadiyah Terkait Bisnis Prostitusi

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Kamis, 17 Januari 2019 09:44 WIB

MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA — Hanya mengejar dan meghukum penyedia jasa prostitusi daring serta wanita penghibur, berdampak pada tetap ada dan berkembangnya bisnis prostitusi daring. Jika mau tuntas, hukum juga harus menyasar para pengguna jasa prostitusi.

Hal tersebut disampaikan oleh Maneger Nasution, Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.

Dikutip dari keterangan pers pada Kamis (17/1), Maneger menjelaskan terkait suburnya bisnis prostitusi daring di kalangan masyarakat karena lemahnya aturan hukum, dalam pasal UU Perdagangan Manusia yang dikenakan disitu tidak tercantum pengguna jasa prostitusi.

"Masa yang ditangkap dan dihukum yang jual jasa saja, pembeli dan penggunanya juga harus diberi sanksi," katanya

Padahal terdapat banyak pasal yang bisa digunakan sebagai penjerat para pengguna, seperti dalam pasal asusila dan perzinahan. Sehingga sasaran hukum bukan hanya diarahkan kepada penyedia (mucikari) dan wanita penghiburnya.

"Ini sangat tidak berkeadilan, karena penggunanya ternyata bebas dan tidak dikenakan sanksi hukuman," ujarnya.

Digunakannya pasal lain dalam membedah kasus prostitusi online ini diharapkan bisa menekan dan menghilangkan bisnis prostitusi online maupun konvensional.

Sehingga, polisi dituntut untuk lebih bisa progresif dalam penggunaan pasal untuk menyelasaikan kasus prostitusi demi tercapainya keadilan yang seutuhnya.

"Ini sangat tidak berkeadilan, karena penggunanya ternyata bebas dan tidak dikenakan sanksi hukuman," tambahnya.

Setelah ditinjau dari berbagai pasal yang ada, Muhammadiyah setuju jika yang bisa dijerat hukum bukan hanya pelaku dan mucikari, tetapi pengguna jasa juga dikenakan hukuman. Dan jika diperlukan dibuka ke publik sebagai pembelajaran kedepan. (a'n)

Shared:
Shared:
1