Publikasi Kegiatan Muhammadiyah Adalah Bagian Dari Akuntabilitas Lembaga

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Sabtu, 04 Agustus 2012 18:20 WIB

 

Yogyakarta- Selama ini beberapa orang di internal Muhammadiyah menganggap bahwa publikasi kegiatan dan program Muhammadiyah mengesankan Riya’, padahal justru sebaliknya, publikasi segala bentuk kegiatan Muhammadiyah merupakan bagian akuntabilitas publik sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban pada warganya.

Demikian disampaikan ketua Muhammadiyah Propinsi DIY, Agus Taufiqurrahman dalam sambutannya pada Pengajian Ramadhan yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY di Aula Kampus I Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Jum’at (03/07/2012). Menurut Agus, selama ini banyak anggapan keliru mengenai bentuk publikasi kegiatan yang memang seharusnya dilakukan Muhammadiyah dari tingkat pusat hingga ranting, padahal publikasi adalah sarana untuk menggembirakan umat. Dengan adanya anggapan yang keliru mengenai publikasi kegiatan tersebut, Muhammadiyah terkesan tidak pernah melakukan apa-apa, padahal apabila semua kegiatan Muhammadiyah seluruh Indonesia di buat majalah, maka seribu majalah pun tidak akan bisa menampung banyaknya kegiatan Muhammadiyah. “Untuk itu saat ini, kita harus lebih serius mengemas sector publikasi ini, dengan begitu masyarakat yang telah memberikan bantuan materi maupun imateriil dapat lebih terikat dan percaya,” jelasnya.

Bantuan UAD

Dalam kesempatan yang sama Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Kasiyarno, mengungkapkan himbauannya kepada peserta yang mewakili cabang dan ranting muhammadiyah agar merekomendasikan kader-kader Muhammadiyah yang ada di wilayah dan ranting Muhamadiyah untuk mengikuti program BSU (Beasiswa Siswa Unggulan) agar tetap terjaga silaturahim, tentu yang diutamakan adalah bagi yang kurang mampu dan yang berprestasi, informasi lebih jauh tentang program BSU ini dapat menghubungi kontak person di pmb.uad.ac.id. 


"Pendidikan Muhammadiyah untuk perbendaharaan ummat, tentu membasmi kemiskinan dan kebodohan. Maka dari itu UAD tetap menerapkan pola pembayaran yang terjangkau yang bisa diupayakan oleh masyarakat menengah ke bawah", tambahnya.

Agus Taufiqurrahman menyampaikan bahwa UAD setiap tahunnya telah menyediakan dana sebesar 300 juta untuk PWA (Pimpinan Wilayah Aisyiyah) yang dialokasikan pada guru-guru TK yang Honornya di bawah UMR (Upah Minimum Regional) sebagai bentuk dalam meningkatkan dunia pendidikan.

Shared:
Shared:
1