Yunahar: Penanggulangan Rokok Adalah Berbicara Tentang Proses

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Selasa, 09 Oktober 2018 15:52 WIB
MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Belum adanya tanggapan yang baik dari Pemerintah untuk terlibat lebih jauh dalam menekan komitmen anti tembakau membuat beberapa kalangan dari praktisi kesehatan resah, termasuk Muhammadiyah. Dalam konteks ini, Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah mengadakan pertemuan beberapa elemen akademisi, praktisi kesehatan dan lembaga yang bertajuk “High Level Meeting Kenaikan Cukai dan Harga Rokok untuk Melindungi Masyarakat dan Generasi Penerus Bangsa”, pada Selasa (9/10).
 
Bersama Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, MPKU dan Muhammadiyah Economic Team (MET) yang terdiri atas berbagai ahli dalam beberapa bidang berharap dapat menemukan solusi bersama untuk diajukan kepada pemerintah agar dapat menaikkan cukai dan pajak produk tembakau yang selama ini berdampak kepada tingginya daya beli masyarakat.
 
Dalam acara yang digelar di Aula KH Ahmad Dahlan PP Muhammadiyah tersebut, MPKU menyoroti pemerintah yang sampai saat ini masih enggan untuk bergabung dalam Framework Tobacco Control Convention (FCTCC) yang dideklarasikan pada tahun 2013. FTCC merupakan perjanjian internasional tentang kesehatan masyarakat yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara anggota WHO yang bertujuan untuk melindungi generasi masa kini dan masa mendatang dari dampak konsumsi rokok dan paparan asap rokok. 
 
MPKU memandang berbagai masalah yang timbul akibat rendahnya cukai hasil tembakau semakin penting agar pemerintah segera membuat regulasi yang jelas tentang pertembakauan di Indonesia. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri melalui majelis tarjih dan tajdid telah mengeluarkan fatwa haram merokok pada tahun 2010, kendati masih belum dinaikkan statusnya menjadi putusan. Artinya, fatwa rokok PP Muhammadiyah hanya bersifat himbauan.
 
Menanggapi hal tersebut, Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas menyatakan bahwa masalah mengenai rokok merupakan masalah proses dan harus dilakukan secara persuasif dan tidak tergesa-gesa. 
 
“Dua sampai tiga bulan lalu saya ke Temanggung meresmikan RS Muhammadiyah. Di belakang RS ternyata masih banyak lahannya yang ditanami tembakau. Saya ingin menyampaikan jika kita berbicara tentang rokok kita bicara tentang proses. Paling tidak pertemuan hari ini menunjukkan ada proses-proses yang harus kita teguhkan dan lakukan terus menerus,” ujar Yunahar.
 
Sebagai contoh, Muhammadiyah melalui UMY telah berkiprah sejak tahun 2011 dalam gerakan advokasi control tembakau untuk menerapkan regulasi pengendalian tembakau di 20 kabupaten dan kota di Indonesia serta memperkuat jaringan nasional dengan berbagai elemen masyarakat. 
 
“Oleh karena itu bidang kesehatan masyarakat menjadi penting, Kementerian Kesehatan juga sudah bekerjasama dengan MPKU untuk melakukan promosi kesehatan di 11 titik lokasi di Indonesia. Kalau bicara tentang rokok, tentu kita berharap secara preventif dapat mengurangi kesakitan dan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia,” pungkas Yunahar. (affandi)
Shared:
Shared:
1