Aisyiyah Klaten: Jika Dibiarkan, Penyakit TB Akan Menjadi Beban Ekonomi

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Rabu, 22 November 2017 14:31 WIB

Berita Muhammadiyah

MUHAMMADIYAH.OR.ID, KLATEN -- Sub-Sub Recipient (SSR) Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Klaten menggelar Advokate Key Issue And Polities (advokasi kebijakan dan isu kunci) di Kakung Sableng Klaten pada15 November 2017. Kegiatan ini dikuti oleh 18 peserta yang terdiri dari PDA, Dinkes, Bappeda, KPAD, Kesra, Dispermasdes, Balkesmas, RSUP dr. Soeradji Titonegoro, RSUD Bagas Waras, RSI Klaten, KDS Sebaya, Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyah.

Muhamamd Habibi Miftakhul Marwa, Koordinator SSR TB-HIV Community ‘Aisyiyah Klaten mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai persiapan untuk mendorong perubahan kebijakan daerah tentang penanggulangan Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Klaten.

“Pemerintah daerah harus punya komitmen dalam penanganan TB yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan baik berupa Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati mengingat 77% penderita TB di Kabupaten Klaten adalah usia produktif dan angka penemuan kasus TB masih sangat rendah yaitu 40 kasus per 100.000 penduduk jika dibandingkan target Kabupaten Klaten sendiri yaitu sebesar 57 kasus per 100.000 penduduk,” jelas Habibi.

Menurut Habibi, ada empat faktor utama yang mempengaruhi rendahnya temuan TB di Kabupaten Klaten yaitu pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TB masih rendah, kurangnya SDM TB, kurangnya sarana dan prasarana penunjang TB dan tidak adanya kebijakan dan peraturan khusus yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Klaten dalam penanganan TB.

Kemudian Mergy Gayatri, sebagaimana dalam analisis situasi dan policy brief TB-HIV Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh Pusat KP-MAK Fakultas Kedokteran UGM. Mergy mengungkapkan bahwa apabila kondisi ini dibiarkan begitu saja maka tuberkulosis akan membebani ekonomi Kabupaten Klaten yang disebabkan oleh hilangnya produktivitas akibat disabilitas dan kematian dini sebesar 1,43 triliun.

“Maka dari itu, pentingnya pembentukan payung hukum berupa Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati mengenai penanggulangan TB dan TB-HIV. Adanya payung hukum merupakan bentuk komitmen pemerintah dan dapat menjadi acuan untuk terbentuknya sistem penanggulangan TB yang memiliki sinergi antar sektor. Peraturan ini juga akan mendorong adanya prioritas alokasi anggaran untuk program TB dan TB-HIV di Kabupaten Klaten,” ucapnya.

Selain itu adanya Perda juga akan mengoptimalkan dan memastikan bahwa sosialiasi TB dan TB-HIV diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat usia produktif., serta memaksimalkan Public Private Mix (PPM) khususnya dengan dokter praktik mandiri dan balai/klinik kesehatan yang masih belum memberikan pelayanan berdasarkan strategi DOTS.

“Oleh karena itu diharapkan Puskesmas dapat lebih fleksibel dalam memberikan alokasi waktu kepada kader untuk menyerahkan dahak untuk dilakukan pemeriksaan,” ujarnya. (nisa)

Sumber: Aisyiyah Klaten

 

Shared: