Nasyiatul Aisyiyah Bersama Forum Lintas Agama Audiensi dengan Komisi VIII DPR Bahas Pencegahan Stanting

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Senin, 20 November 2017 22:33 WIB

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PP NA) menjadi ormas penghubung audiensi antara Forum Lintas Agama Cegah Stanting dan komisi VIII DPR RI yang diselenggarakan pada Senin (20/11) di Kantor DPR RI.

Forum lintas agama cegah stunting terdiri dari Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat NU, Pelkesi, Parisade Hindu, Persagi, Persatuan Konghucu, Persatuan Budha dan kampanye stanting nasional menyampaikan aspirasi dan keresahan bangsa Indonesia tentang ancaman bahaya stunting.

Audiensi diterima langsung oleh ketua komisi VIII, Ali Taher Parasong beserta anggota dewan lainnya dari berbagai partai.

Diyah Puspitarini, Ketua Umum PPNA selaku pimpinan rombongan memberikan pengantar tentang bahaya stanting terhadap masa depan bangsa. “Stanting selama ini dianggap sepele, padahal jumlah penderita stanting di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan,” ungkap Diyah.

Dalam kaitannya dengan kampanye gizi nasional dan gerakan pencegahan stanting, Anisia Kumala Ketua PP NA menjelaskan bahwa Nasyiah sudah melakukan banyak kegiatan dalam turut melakukan kampanye cegah stanting, baik dalam advokasi nasional maupun sebagai fasilitator kabupaten di Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

Ditambahkan Nurlia Dian Paramita, Ketua PP NA hasil tanwir 1 Banjarmasin yang melahirkan manifesto Banjarmasin, salah sarinya adalah Nasyiah akan melakukan gerakan zero stanting diberbagai level pimpinan.

Demikian juga Forum Lintas Agama juga menyampaikan pandangan masing-masing terkait dengan bahaya stanting. Salah satunya juga sorotan mengenai pernikahan usia dini yang harus segera diberikan solusi dan penyadaran semua pihak, krn pernikahan dini juga salah satu penyumbang faktor terjadinya stanting.

Dalam pertemuan tersebut Komisi VIII DPR RI juga menyambut baik dan sangat antusias dengan sajian data dan juga perhatian yang diberikan oleh forum tersebut sebagai bentuk upaya duduk bersama antar tokoh agama dalam menangani isu bersama.

Nasyiatul Aisyiyah turut mengajak semua pihak untuk peduli dan terlibat dalam kegiatan pencegahan stanting walaupun dengan latar belakang yang berbeda. “Mencegah stanting dengan jihad bersama adalah upaya yang sangat strategis untuk mewujudkannnya,” pungkas Diyah.

Adapun hasil dan tanggapan dari komisi VIII disusulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Stanting adalah masalah kekurangan gizi kronis pada anak balita disebabkan oleh faktor kekurangan gizi pada saat ibu hamil dan hingga anak 1000 hari kelahiran. Efek Stanting akan berdampak jangka panjang, baik faktor ekonomi, sosial, mapun bidang lain pada masa anak di masa depan.

2. Upaya mengatasi stanting perlu keterlibatan semua pihak secara lintas sektoral. Dalam proses ke arah tersebut, diharapkan masalah stanting dapat masuk sebagai salah satu fokus kerja parlemen, terutama untuk menjaring aspirasi dari masyarakat mengenai masalah stanting.

3. Kasus stanting banyak terjadi pada masyarakat di wilayah pedesaan dan yang berpendidikan rendah, yaitu sebanyak 41,8%. Selain itu, stanting juga dipengaruhi oleh pemikiran anak usia dini. Terkait hal itu, diperlukan dukungan dari DPR dan Pemerintah terutama untuk merevisi perundang-undangan mengenai pernikahan anak usia dini.

4. Diperlukan sosialisasi yang lebih massif mengenai masalah stanting dimulai dari meningkatkan keterlibatan keluarga, penyuluhan pada pasangan pra-nikah (calon pengantin), dan upaya lain.

5. Komisi VIII DPR RI merekomendasikan agar ada komunikasi dan kerjasama yang nyata dan intensif antara Forum Lintas Agama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, BKKBN, Bappenas, untuk mencegah masalah Stanting. (adam)

Shared:
Shared:
1