‘Aisyiyah Jepara Inisiasi Pembentukan Aliansi TB-HIV

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Jum'at, 29 September 2017 10:57 WIB

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JEPARA – Sebanyak 20 organisasi masyarakat (ormas) dari berbagai sektor sepakati membentuk Aliansi Peduli Tuberkulosis - Human Immunodeficiency Virus (TB-HIV) Jepara.

Tercetusnya hal tersebut dilakukan saat pelatihan Pengembangan Kapasitas Advokasi dan Komunikasi Community TB HIV Care Aisyiyah Jepara di Restoran Maribu pada tanggal 27 hingga 28 September 2017.

Adanya kegiatan tersebut bermaksud untuk mengedukasi masyarakat terhadap penyakit TB. Selain itu, juga bertujuan untuk menguatkan barisan bersama dengan ormas yang ada di Jepara.

“Tidak hanya dari pihak ‘Aisyiyah saja sebagai penyelenggaran namun juga melibatkan berbagai ormas,” ujar Koordinator Program Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Jepara Muhammad Arief Sitegar pada Kamis (28/9).

Arief menambahkan, Ormas yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Jepara, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara, Pimpinan Cabang (PC) Muslimat Nahdatul Ulama (NU), PC NU Jepara, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jepara, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jepara, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jepara, Ikatan Apoteker Indonesia Jepara, PC IPNU Jepara, MDMC Jepara, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jepara, Sub Sub Recipient (SSR) Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Tengah, dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Jepara.

Kehadiran beberapa ormas tersebut sebagai wadah penggalangan persatuan bersama dalam menanggulangi penyakit TB.

Lanjut Arif, materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut yaitu terkait advokasi dan komunikasi terhadap pemerintah daerah. Dengan tujuan bisa melakukan pemberantasan penyakit TB dengan maksimal.

“Selama ini pengobatan TB memang sudah difasilitasi oleh pemerintah, namun upaya penanggulangan berbasis masyakat belum maksimal,” ujarnya.

Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk aktifitas kader kesehatan dan kegiatan edukasi masyarakat masih sangat terbatas. Selain itu, bisa mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan produk hukum yang berupa perbup ataupun surat keputusan.

“Setelah kegiatan ini pun kami sudah menyiapkan beberapa agenda sebagai bentuk tindak lanjut,” tutupnya. (tuti)

Kontributor : Riza A. Novanto

 

Shared:
Shared:
1