Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum di UNS, Herwastoeti: Kepastian Hukum Konsumen Bank Harus Terjamin

Author : Humas | Sabtu, 26 Januari 2019 09:02 WIB
Dr. Herwastoeti, SH, M.Si. (tengah) usai ujian terbuka promosi doktor di UNS. (Foto: Istimewa)
KEPASTIAN hukum bagi para konsumen saat penyelesaian sengketa perbankan kerap menemui jalan buntu. Hal itu, disebut dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) Dr. Herwastoeti, SH, M.Si., dikarenakan masyarakat jarang mengetahui bagaimana langkah hukum yang harus ditempuh ketika bersengketa dengan Bank. 
 
Demikian problem mengakar ini sebagai latar belakang Herwastoeti dalam pengerjaan disertasi untuk meraih gelar doktoralnya. Herwatoeti resmi menjadi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS). Permasalan ini, kata Herwastoeti, disebabkan minimnya informasi yang diedukasi oleh Bank tentang resiko-resiko jika kredit di Bank. 
 
Herwastoeti menemukan bahwa konsumen banyak yang tidak tahu resiko apa yang akan didapat saat mengajukan kredit di Bank. Hal ini dikarenakan kebanyakan Bank sekedar mensosialisasikan produk-produk dan layanan-layanan baru, namun tidak pernah mengedukasi masyarakat tentang resiko dan jalur hukum yang harus ditempuh saat bersengketa. 
 
Selain itu, menurutnya, Bank juga tidak terbuka dan tidak pernah membacakan perjanjian ketika peminjaman kredit. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi konsumen. Konsumen Bank kebanyakan menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Padahal, tahun 2011 sudah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
 
Praktik ini menyebabkan konsumen dirugikan. Karena BPSK tidak mempunyai kapabilitas untuk menyelesaikan sengketa, lantaran latar belakang anggota BPSK minim dari orang Hukum atau Keuangan. “BPSK tidak paham mengenai prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan norma-norma Hukum sehingga banyak menabrak aturan hukum yang berlaku,” sebutnya. 
 
Dengan kapabilitas semacam ini, saat mediasi sengketa antara Bank dan konsumen, pihak Bank sering tidak hadir karena ketidakpercayaannya pada BPSK. OJK dalam hal ini sudah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk menyelesaikan sengketa perbankan. Namun demikian, kata dia, LAPSPI hanya ada di Jakarta. 
 
“Sehingga para konsumen daerah yang tidak punya akses ke LAPSPI akhirnya ke BPSK. Seharusnya OJK membentuk LAPSPI di daerah-daerah agar kepastian hukum konsumen Bank terjamin,” tandas Herwastoeti. Tujuh tahun lamanya perjuangan Herwastoeti mengerjakan disertasi terbayar lantaran dinyatakan lulus sebagai doktor pada 9 Januari 2019 lalu.
 
Perjuangan Herwastoeti untuk bergelar doktor tidaklah mudah. Ia sempat berhenti mengerjakan disertasinya karena sang Ayah jatuh sakit. Herwastoeti putus asa dan sempat berkeinginan untuk tidak melanjutkan. Namun berkat dukungan keluarga, teman, dan kerabat kerja yang tak putus-putus, semangat Herwastoeti menyala kembali. (usa/can)
Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image