Kolaborasi UMM-Kemlu RI, Helat Konsultasi Publik Terkait Isu Pekerja Migran

Author : Humas | Selasa, 04 Desember 2018 08:28 WIB
Riaz Januar Putra Saehu, Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (Foto: Mirza/Humas)
MALANG sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur menjadi penyumbang tenaga kerja migran tertinggi di Indonesia. Menurut data BNP2TKI, selama periode Januari-Oktober 2018, sebanyak 53.525 Pekerja Migran Indonesia (PMI) berasal dari Jawa Timur. Malang, termasuk dalam 20 besar kabupaten dan kota asal PMI.
 
Data itu disampaikan Riaz Januar Putra Saehu, Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) pada acara Konsultasi Publik Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja di ASEAN di Auditorium BAU, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (3/12). 
 
Berangkat dari tingginya minat masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri, Riaz menyampaikan, terkait pemberian pelayanan kepada PMI Pemerintah akan meluncurkan kampanye masyarakat mengenai migrasi yang aman. 
 
“Pemerintah juga telah merencanakan kegiatan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran dan orientasi pra-keberangkatan sebagai bagian dari pelayanan kepada PMI,” tuturnya.
 
Sebab, ketika PMI bekerja di luar negeri, bagi yang sudah berkeluarga, pasti akan meninggalkan anak-anaknya di rumah. Maka, kata Riza, perlu ada pendampingan dari Pemerintah untuk menangani kondisi ini. Tentu, agar penjaminan hak-hak anak terkait pendidikan dan aspek lainnya dapat tetap berjalan dengan baik.
 
Acara dihadiri ratusan mahasiswa Prodi HI UMM. Rektor UMM, Dr. H. Fauzan, M.Pd juga hadir dalam agenda. Ia mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dalam pendampingan terhadap PMI.
 
"Upaya perlindungan pada PMI bukan hanya perlu dipahami oleh keluarga pekerja. Namun juga mahasiswa dan masyarakat luas," tutur Fauzan. Bagi Fauzan, hak-hak anak juga perlu dijamin selama orang tuanya bekerja di luar negeri seperti usaha yang tengah dicanangkan oleh Kementerian Luar Negeri.
 
Perhelatan Konsultasi Publik ini merupakan kolaborasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dengan Pusat Studi ASEAN Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (Prodi HI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM.
 
Hadir pembicara lainnya,  Rendra Setiawan, Kasubdit Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker RI; Yumar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (PPMI); Muhammad Hafiz Human Rights Working Group (HRWG) Executive Directior; dan Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si, Prodi HI UMM. (mir/can)
Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image