Gelar Talkshow, UMM dan KKU Bandingkan Demokratisasi Indonesia-Thailand

Author : Humas | Rabu, 23 Januari 2019 09:36 WIB
Mahasiswa COLA KKU Thailand (almamater hitam) dan mahasiswa IP UMM (almamater merah) berfoto bersama usai penyampaian materi. (Foto: Istimewa)
BERTEMPAT di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mahasiswa program studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan (IP) bersama mahasiswa pertukaran pelajar dari College of Local Administration (COLA) Khon Kaen University (KKU) Thailand menyelenggarakan talkshow, Selasa (22/1). Membahas gerakan mahasiswa dalam proses demokratisasi di Indonesia dan Thailand.
 
Diskusi ini diawali penjelasan mahasiswa COLA KKU Sittisak Khaeothanmanukun terkait sistem pemerintahan di Thailand. Dijelaskan Sittisak, Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menganut sistem pemerintahan Monarki. Negara yang dipimpin oleh seorang raja bernama King Rama X. “Rakyat Thailand sangat menghormati rajanya sebagai pemimpin dari segi moral,” terangnya.  
 
Seperti negara Monarki yang lain, sambung Sittisak, dalam hal ini kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dilantik oleh raja dari anggota-anggota parlemen. Biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. Dari aspek ini, mahasiswa COLA KKU mengakui, perbedaan antara Indonesia dan Thailand sangat kentara.
 
Namun, sebut Sittisak, terdapat persamaan antara Indonesia dan Thailand. Yaitu terdapat lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. “Jika kembali ke sejarah, Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki masalah dengan adanya paham komunisme yang di anut oleh beberapa oknum di negara tersebut,” bebernya. 
 
Di Thailand pada tahun 1473, terjadi peristiwa penghukuman bagi para penganut paham Komunis yang ingin melakukan persekusi terhadap raja. Komunis di Thailand dianggap paham yang dilarang karena dapat mengancam kedaulatan. ”Seperti halnya di Indonesia yang memiliki permasalahan dengan paham ini,” ungkap Sittisak. 
 
Sementara, disebut mahasiswa IP UMM Tia Marwah, sistem kepartaian dalam periode Pemilu 1955 hingga 2014 memberikan warna dalam Pemilu di Indonesia. Mulai dari sistem yang demokratik hingga psuedo demokratik. “Poin penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah untuk menjamin hak politik, menjamin sirkulasi elit, melindungi kedaulatan rakyat, hingga menjamin kesehteraan masyarakat,” jelas Tia. 
 
Penyelenggaraan Pemilu setidaknya harus mewujudkan poin, yang disebut Tia, melalui visi dan misi serta strategi masing-masing pasangan calon presiden. “Bukan hanya sekedar pertentangan wacana untuk memperebutkan maupun mempertahankan kekuasaan, namun untuk mewujudkan keadilan politik, sosial dan ekonomi,” pungkas Danang Kurniawan, mahasiswa IP UMM yang juga menjadi pemateri. (*/can)
Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image