FEB UMM Undang Ketua BPK RI Kuliah Tamu

Author : Humas | Jum'at, 18 September 2015 16:29 WIB

KETUA Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Dr Harry Azhar Aziz MA mengungkapkan, laporan keuangan di provinsi tidak selalu dibarengi perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (18/9) di Aula Biro Administrasi Umum (BAU).

      Di hadapan lebih dari 400 mahasiswa, mantan anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pengurus Pusat Muhammadiyah ini berujar,  pada 2014 total aset negara sebesar Rp3.910,92 triliun. Naik sebesar Rp343,34 triliun dibandingkan total aset 2013 sebesar Rp3.567,58 triliun. “Dengan jumlah keuangan negara yang demikian besar, patut dipertanyakan apakah telah dipergunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta berdampak secara signifikan terhadap kesejahteraan rakyat?” kata Harry.

      Padahal, tambahnya, dari data Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) Asia-Pasific Markets, Indonesia menempati skor 4,5 untuk rules and regulations. “Itu adalah skor terendah. Bahkan jauh di atas Malaysia yang memiliki skor 9,0 dan Singapura yang memiliki skor 8,5,” ujarnya.

      Oleh karena itu, BPK hadir untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK kemudian diserahkan pada lembaga perwakilan dan ditindaklanjuti sesuai undang-undang. “Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, kami akan melaporkannya pada instansi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan, dan Kepolisian,” jelas Harry.

      Ia menuturkan, BPK mampu mendorong perbaikan kualitas laporan keuangan, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Harry kemudian membeberkan, dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WDP) atas LKPP 2014.

      Untuk LKKL 2014, BPK memberikan opini WTP kepada 61 LKKL, wajar dengan pengecualian (WDP) kepada 18 LKKL, dan tidak memberikan pendapat (TMP) kepada 7 LKKL. “Untuk pemerintah daerah, dari 504 LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 2-14 yang diperiksa semester I, terdapat 251 LKPD memperoleh opini WTP, 230 WDP, 4 tidak wajar (TW), dan 19 TMP.

      “Dari perolehan opini tersebut, pada umumnya entitas Kementerian Negara dan Lembaga lebih baik dalam pengelolaan laporan keuangan dibandingkan dengan pemerintah daerah. Ini harus menajdi perhatian Pemerintah Pusat untuk lebih mendorong dan membina pemerintah daerah dalam mengelola laporan keuangan sehingga jadi lebih baik,” tutur Harry.

      Meskipun laporan keuangan makin baik, ternyata tidak membuat masyarakat lantas sejahtera. Saat ini, tandas Harry, BPK sedang mengambil kebijakan untuk mendorong pencapaian opini laporan keuangan dengan kemampuan instansi dalam melaksanakan progam-program peningkatan kemakmuran. “Idealnya, jika opini atas laporan keuangan semakin baik, maka pelaksaan program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga semakin baik,” tegasnya.

      Karena itu, BPK akan memberikan penilaian atas upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat disamping memberikan opini atas laporan keuangan. “BPK menyiapkan kebijakan pemeriksaan yang bisa mengukur pengelolaan dan alokasi belanja negara atau belanja daerah dalam upayanya mencapai indikator-indikator kemakmuran rakyat,” kata Harry.

      Kuliah tamu bertema “Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat” ini dibuka oleh Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) UMM, Dr Dwi Priyo Utomo MPd. BPK RI sendiri memboyong beberapa staf ahli di tingkat pusat dan Sekretaris BPK Provinsi Jawa Timur.

      “Saya tadi disampaikan oleh Pak Harry, bahwa pihaknya membutuhkan lebih dari seribu auditor untuk membantu meningkatkan kinerja BPK. Ini akan jadi peluang yang bagus bagi mahasiswa sekalian saat nanti lulus untuk memberikan kontribusinya kepada negara,” ujar Dwi saat membuka acara. (zul/han)

Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image