BEM UMM Kecam Kekerasan Muslim Uighur, Berikut Isi Pernyataan Sikapnya

Author : Humas | Rabu, 02 Januari 2019 11:43 WIB
Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH (kiri), dosen Fakultas Hukum UMM. (Foto: Istimewa)
KABAR pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada muslim Uighur di Republik Rakyat Tiongkok (RRC), merebut perhatian publik hingga beberapa pekan di Indonesia. Seperti diketahui sebelumnya, kabar pelanggaran HAM yang terjadi pada muslim Uighur terdengar dari berbagai lembaga HAM internasional. 
 
Sebagaimana diberitakan banyak media, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB yang sebelumnya mengklaim ratusan ribu hingga jutaan warga Xinjiang ditahan di barak-barak reedukasi. Dalam kamp-kamp tersebut, mereka mendapatkan indoktrinasi, pelarangan menjalankan ritual agama, bahkan penyiksaan dan kerja paksa.
 
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar diskusi publik untuk mencari solusi atas pelanggaran di Uighur, Sabtu (29/12). “Yang perlu kita suarakan adalah kemanusiaannya”, kata Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH, dosen Fakultas Hukum UMM saat didaulat menjadi pembicara.
 
Yang tak boleh dilupakan, banyak juga negara-negara yang senasib dengan Uighur. Seperti di Myanmar ada Suku Rohingya, di Filipina ada Suku Moro dan Thailand di Pattani. “Hal yang mesti dilakukan mahasiswa atas kejadian di Uighur ialah sadar secara kemanusiaan dan menyikapinya dengan cara intelektual,” sebutnya. 
 
Karena seorang akademisi, sebutnya, punya potensi menggiring opini publik. Dengan menggiring opini, sambungnya, kita serahkan kesimpulan kepada masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Bahwa hal yang dilakukan oleh RRC kepada muslim Uighur sejak April 2018 hingga saat ini bukanlah hal yang benar. 
 
Harusnya RRC memberi perlindungan atas keyakinan yang dipilih oleh masyarakat Suku Uighur. “Bercermin dengan kedamaian yang dirasakan oleh muslim Hui (di RRC), seharusnya muslim Suku Uighur juga demikian. Masyarakat Suku Hui bebas memeluk agama Islam dengan tenang, mengapa tidak dengan Uighur?” ungkapnya. 
 
“Untuk menyikapi peristiwa yang terjadi di Uighur, mahasiswa diharap untuk kritis dan masif menggiring opini,” ungkapnya. Meski begitu, Ia tak mengharapkan adanya pernyataan yang berbau kekerasan. Jangan sampai, lanjutnya, mahasiswa terprovokasi dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.   
 
Mengutip laporan World Uighur Congress, Koordinator Bidang Hukum dan HAM BEM-U Tomy Alfarizy mengatakan, para tahanan dibui tanpa dakwaan.. “Mereka juga dilaporkan tidak diberikan makanan yang cukup dan telah terjadi penyiksaan yang meluas. Ditambah, mereka tidak merima bantuan hukum sama sekali,” ungkapnya.   
 
Melalui pernyataan sikapnya, BEM-U, Lembaga Semi Otonom dan Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan UMM menyatakan, pertama, mendesak PBB untuk segera melakukan investigasi dengan mengutus Komisaris Tinggi Urusan Hak Asasi Manusia (United Nation’s High Commision for Human Right).
 
Kedua, meminta pemerintah RRC untuk membuka akses ke wilayah Provinsi Xinjiang sebagai bentuk keterbukaan atas isu yang beredar di kalangan masyarakat Internasional. Ketiga, mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap menjalankan politik bebas aktif sebagai pelopor perdamaian di dunia. 
 
Keempat, mendorong lembaga-lembaga internasional yang bergerak dalam bidang perdamaian dan toleransi antar umat beragama untuk senantiasa aktif dan kontributif dalam berbagai permasalahan kemanusiaan. Terakhir, menghimbau masyarakat Indonesia agar tetap kritis terhadap berbagai permasalahan kemanusiaan. 
 
“Melalui pernyataan sikap ini, harapannya mampu menjadi petunjuk untuk kita semua dalam menanggapi isu-isu kemanusiaan, demi tegaknya supremasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” demikian ditegaskan Tomy, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015 ini. (*/mir/can)
Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image