KKN 09 UMM Gelar Penyuluhan Bantuan Hukum, Ini Tujuannya

Author : Administrator | Rabu, 11 September 2019 10:10 WIB | Times Indonesia - Times Indonesia

 

TIMESINDONESIA, MALANG – KKN 09 UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) menggandeng Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UMM menggelar Penyuluhan Bantuan Hukum bagi masyarakat Dusun Kedampul, Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Kegiatan ini didampingi oleh Yaris Adhial Fajrin S.H., M.hum., DPL ( Dosen Pembimbing Lapang. Ia mengatakan mahasiswa KKN harus memberikan kontribusi positif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarkat desa. Penyuluhan ini diisi langsung oleh Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UMM, Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum dan Dosen Fakultas Hukum UMM Aris Budi Cahyono, S.H. di balai Dusun Kedampul Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, Sabtu (03/08/2019).

Dalam paparannya Bayu Dwi Widdy Jatmiko selaku pemateri menyampaikan pada saat ini banyak masyarakat yang kurang mampu, sulit mencari keadilan karena dianggap kurang memahami hukum dan bingung harus kemana melakukan konsultasi hukum, agar mereka bisa mendapatkan keadilan. "Persoalan ini menjadi penting untuk di damping apalagi menyangkut hak-hak orang untuk mendapatkan kepastian hukum," jelasnya.

Sementara itu Aris Budi Cahyono mengatakan bahwa berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2011 yang berhak menerima bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu masyarakat miskin atau kelompok orang miskin.

Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan terkait tata cara permohonan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Syarat pertama pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan hukum meliputi identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Kemudian syarat selanjutnya adalah melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum dan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Arif Pangestu Abitaha selaku Koordinator Desa menyampaikan bahwa penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan hukum bagi masyarakat, khususya masyarakat yang kurang mampu.

Evi Tri Maryani penanggung jawab kegiatan KKN 09 UMM ini menyatakan bahwa kegiatan ini sekalgus memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan menumbuhkan kesadaran untuk mengetahui hak-hak setiap individu didalam memperoleh bantuan hukum

Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image