Fisip UMM dan PKBI Kibarkan Bendera Anti Diskriminasi

Author : Administrator | Kamis, 21 November 2019 15:47 WIB | Duta.co - Duta.co

 

 

MALANG | duta.co – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sedari awal sudah mencanangkan antidiskriminasi. Kali ini bergandengan dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengibarkan bendera Gebyar Indonesia Inklusi, yang akan menjadi gerakan nasional.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fisip UMM, Dr Rinikso Kartono MSi. Pihaknya tak ingin hanya duduk di menara gading, tapi down to earth untuk mencoba ikut mengurai persoalan bangsa. Fakultas ini sendiri selalu bicara tentang anti diskriminasi.

“Tingkat diskrimasi di wilayah Asia, negara kita masih dibawah Malaysia, yang terbesar di Vietnam dan Kamboja. Namun tidak boleh menganggap remeh hal tersebut. Guna merajut persatuan bangsa, orang-orang yang selama ini terpinggirkan harus dirangkul,” ungkap Rinikso Kartono di acara Gebyar Indonesia Inklusi di ‘kampus putih’ ini .

Dekan Fisip UMM kemudian menyatakan kekhawatiran akan banyak orang yang menyuarkan NKRI harga mati. Namun tatkala kepentingan-kepentingan sebagian masyarakat tertentu, terusik orang-orang tersebut tidak peduli. Ia kemudian mengambil contoh kasus Papua.

Kenyataannya memang, adanya eksklusifitas di Indonesia menimbulkan kekerasan dan kemiskinan. Lantaran orang-orang yang termarginalkan tersebut tidak mendapatkan akses kesehatan dan ekonomi. Hingga akhirnya mereka semakin tertindas yang selanjutnya menjadi masalah besar bagi bangsa ini.

“Di UMM sendiri terdapat parameter kinerja, yakni karya sosial. Dosen-dosen disini tidak lagi mengumpulkan angka kredit, kepangkatan namun kami unjuk gigi memperbanyak karya sosial,” tandasnya.

Diakui oleh Ketua Pengurus Nasional PKBI Ichsan Malik, UMM selalu terdepan untukmasalah inklusi .Perihal Inklusi ini harus dikaitkan dengan problem kemiskinan di Indonesia. Orang-orang yang terpinggirkan seharusnya mendapat manfaat dari pembangunan bukan justru terpinggirkan.

“PKBI sendiri mendorong orang-orang termarginalkan tersebut menjadi survival yang kemudian menjadi Leader,” ungkap Ichsan Malik.

Ketua PKBI ini kemudian menjelaskan, bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang dimaksud terpinggirkan seperti Waria, dan anak-anak yang terkena masalah hukum. Termasuk juga anak-anak yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga, serta juga masyarakat adat.

Ichsan Malik pun kemudian menyoal definisi sehat yang harus diluruskan. Lantaran sementara ini definisi tersebut cuma berkisar pada kesehatan jasmani, rohani dan sosial tanpa kecacatan. Hanya karena definisi ini banyak orang tidak bisa diterima bekerja. Kalau diantara kita cacat masih bisakah bekerja ? Definisi baru yang lebih penting, semestinya sehat adalah orang mampu berpartisipasi, tidak peduli penyandang kecacatan tertentu.

“Pemeriksaan oleh dokter yang menyatakan seseorang sehat tersebu, sangat menghalangi orang untuk berpartisipasi terhadap pembangunan,” tuturnya, sembari menutup pembicaraan.

Shared:

Komentar

Tambahkan Komentar


characters left

CAPTCHA Image