Indonesia | English | Arabic
Tuesday, 02 September 2014
You are here: UMM >> News >> National >> Kemendiknas Akan Diubah Jadi Kemendikbud

National



Kemendiknas Akan Diubah Jadi Kemendikbud

Sunday, 16 October 2011 | 00:12 WIB | Viewed: 59824

facebook umm twitter umm delicious umm digg umm en-umm_news_49.html  en-umm_news_49.pdf  berita-ilmiah_49.doc umm-news-49-en.ps
Prof.  Ir.  Wiendu Nuryanti , M Arch, PhD: Wamen Kebudayaan
Musliar Kasim: Wamen Pendidikan

 

Hari ini, Sabtu (15/10/2011) presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui jubir presiden Julian Aldrin Pasha mengumumkan perubahan nama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menjadi  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  Untuk itu presiden rencanany melantik dua wakil menteri baru, yaitu Musliar Kasim sebagai calon wamen Bidang Pendidikan dan Prof. Wiendu Nuryanti sebagai calon wakil menteri Bidang Kebudayaan yaitu. Saat ini Prof.  Ir.  Wiendu Nuryanti , M Arch, PhD  setiap hari disibukkan oleh profesinya sebagai guru besar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Menurut Wiendu, presiden memintanya untuk membangun kebudayaan Indonesia yang lebih baik lagi. Kebudayan, perlu mendapat ruang cukup sentral sebagai salah satu pilar terpenting pembangunan bangsa dan negara. Sebagaimana fungsi wakil menteri bidang kebudayaan, ia akan bekerja sama dengan wakil menteri bidang pendidikan dalam membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Bahwa kebudayaan dalam arti luas, Indonesia memerlukan adanya satu perumusan kebijakan yang nantinya akan diikuti program-program strategis secara menyeluruh," ujarnya dalam konferensi pers di kediaman pribadi Presiden SBY, Puri Cikeas, Bogor, Sabtu 15 Oktober 2011.

Sehari sebelumnya (Jum’at, 14/10/2011), mantan rektor Unand, Musliar Kasim juga telah dipanggil presiden untuk menjadi calon wakil menteri Bidang Pendidikan.  Musliar diminta presiden untuk membantu menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik dan berkarakter, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan pasar. 

Fasli Djalal: mau dikemanakan?

Lalu akan dikemanakan Fasli Djalal yang saat ini masih menjabat Wakil Menteri Pendidikan Nasional?  Hingga saat ini belum ada jawaban resmi dari istana.  Jubir presiden Julian Aldrin Pasha juga masih menutupi dan enggan berkomentar lebih jauh tentang nasib Fasli.

Para pengamat banyak yang menyatakan kalau penambahan wakil menteri sangat tidak efektif.  Di Kemendiknas sendiri jika benar akan diubah menjadi Kemendikbud tentu saja berakibat terjadi overlapping dengan Kementerian Budaya dan Pariwisata.  Mengenai masalah ini, ternyata presiden sudah mempunyai scenario kalau urusan budaya akan dikembalikan Kemendiknas (menjadi Kemendikbud), sehingga Jero Wacik (Menbudpar) hanya khusus mengendalikan Kementerian Pariwisata. 

Efektifkah penggelembungan Kemendiknas ditambah mengurus masalah kebudayaan?  Dalam sisa waktu yang hanya tinggal 3 tahun ini, rasanya sulit mencapai target sesuai harapan presiden.  Tiga thun itu waktu yang sangat pendek.  Efek karambol perubahan nama itu akan terjadi pada banyak hal.  Mulai dari masalah ketatakelolaan kementerian, administrasi, hingga penggantia papan nama dan kop surat di seluruh jajaran bidang pendidikan.  Semua papan nama mulai TK hingga perguruan tinggi harus diubah sesuai nama baru.  Kop-kop surat dan segala macam urusannya juga harus diubah.  Ini tentu saja memakan biaya yang tidak sedikit dan justru menimbulkan pemborosan anggaran negara.  Itu baru masalah yang kelihatan “sepele”.  Belum lagi masalah pembagian birokrasi dan akan muncul pos-pos pejabat baru mulai level  kementerian hingga jajaran dinas yang paling bawah. Tentu saja butuh waktu lama dan adaptasi dari awal serta perlu dana yang besar.

Namun, efek karambol apapun yang pasti akan terjadi nanti, tampaknya presiden SBY sudah bertekad bulat.  Alasan apa yang sebenarnya menjadi landasan perubahan nama itu, hanya presiden yang tahu.  Namun tampaknya presiden merasa tidak percaya akan kemampuan menteri-menterinya yang “terpaksa dipakai” sebagai konsekuensi logis sistem koalisi yang dibangunnya bersama parpol pendukung.  Karena menteri yang disodorkan oleh parpol kurang kapabel, maka presiden mengangkat wakil menteri yang memang dari kalangan professional sesuai bidangnya masing-masing.  Walauoun untuk itu harus menelan anggaran yang tidak sedikit.  Lagi-lagi rakyat yang dikurbankan akibat dana pembangunan tersedot untuk biaya operasional para wakil menteri. (ytn).




Comment:


apri
04-04-2012
18:23:25
Mana ya berita tentang Permen tentang pembayaran sertifikasi guru tahun 2012

» Reply

Add New Comment:


Nama: *
E-mail: *


Website:


Komentar: *

characters left


Enter the phrase *

Event