Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah selenggarakan Diskusi Publik, “Partai Politik dan Korupsi: Akar Masalah dan Pemecahannya.

Author : Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Friday, February 22, 2013 10:34 WIB

 

Jakarta – Korupsi di Indonesia pasca reformasi tak juga lenyap. Setiap hari berita korupsi yang dilakukan para pejabat negara dan Partai Politik selalu  menjadi pemberitaan di media Tanah Air.  Hal itu berbeda dengan harapan masyarakat yang berakibat pada tingginya pesimisme masyarakat korupsi akan hilang dari Indonesia.

 

Muhammadiyah dengan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar tetap konsisten anti korupsi, terlihat jelas dengan adanya lembaga-lembaga yang terlandasi oleh Islam yang menolak keras munculnya praktek korupsi ini. Kamis, 21/2 Lembaga  Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah menyelenggrakan Diskusi Publik “Partai Politik dan Korupsi: Akar Masalah dan Pemecahannya’. di Gd. Dakwah Muhammadiyah Menteng Raya Jakrta Pusat.

 

Menurut Permadi Anggota Dewan Partai Gerindra yang menjadi narasumber mengatakan “Anas Urbaningrum akan mengganas dan pertarungan akan terbuka karena apa, kalau kita ambil keputusan dengan asumsi salah maka salahlah keputusan itu”. Menurutnya lagi, Dewan Pembina dan jajaran elite senior telah mengasumsikan salah  bahwa turunya elektablitas partai Demokrat karena Anas. Padahal dalam parpol tersebut menurut dia tentu ada puluhan kader yang terkait korupsi.

 

Sementara Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah,   Dr. Chusnul Mariyah yang juga menjadi narasumber Diskusi mengatakan bahwa saat ini partai politik dengan korupsi sudah tidak bisa terpisahkan. Dia juga menjelaskan bahwa tidak sedikit kader parpol yang masih menghalalkan segala cara agar bisa berpolitik karena dia harus mengeluarkan biaya politik yang besar. Rakyat sudah di rusak habis oleh parpol dan kadernya hanya karena takut tidak menang dan akhirnya rakyatpun dikorbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap parpol sekarang sudah sangat rendah. Chusnul beranggapan bahwa semua bendahara partai yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasti bermasalah. "Lihat saja partai hidupnya darimana? Tidak ada iuran dari anggota dan lainnya, jadi darimana partai itu hidup bahkan bisa bertumbuh besar, ini kan aneh," tutup mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

 

Seperti yang kita ketahui korupsi di Negara ini semakin berkembang pesat, bahkan menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh para penguasa walaupun tindakan ini banyak merugikan banyak pihak. Hal ini bukan menjadi suatu tindakan yang memalukan namun sebaliknya. Apalah jadinya negeri ini jika budaya korupsi masih melekat erat dalam sistem pemerintahan kita, jelas ini mengakibatkan degradasi moral bangsa dan hal ini dapat mengubah pandangan masyarakat bahwa pemerintah kita berpolitik dengan politik kotor yang hanya makan uang rakyat. Seperti pepatah mengatakan “ Kalau harta yang hilang kita masih bisa mencarinya, namun kalau kita kehilangan moral bangsa ini, kemana kita akan mencari?”

 

Muhammadiyah menilai partai politik yang ada di Indonesia terjangkit penyakit korupsi. Untuk itu di masa mendatang, rakyat menunggu partai yang konsisten bekerja dan pro rakyat. (Masruri)

 

Shared:
Shared:
1