Gedung Putih Minta NSA Kurangi Aksi Penyadapan

Author : Administrator | Saturday, December 21, 2013 08:31 WIB
Salah satu ruang operasi Badan Keamanan Nasional AS, NSA
Salah satu ruang operasi Badan Keamanan Nasional AS, NSA

 

VIVAnews - Sebuah tim khusus (panel) di Kantor Presiden AS (Gedung Putih) merekomendasi pembatasan terhadap program pemantauan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat spesialis penyadapan elektronik (NSA). Salah satu dari 46 rekomendasi yang diberikan oleh lima anggota Panel yaitu meminta agar NSA berhenti menyimpan data panggilan telepon dalam jumlah besar. 

Stasiun berita BBC, Kamis 19 Desember 2013, melansir ketimbang disimpan oleh NSA, data panggilan telepon sebaiknya disimpan oleh perusahaan telepon yang bersangkutan atau pihak ketiga. Rekomendasi tersebut merupakan salah satu bagian dari laporan setebal 308 halaman yang dibuat oleh Kelompok Peninjau Intelijen dan Teknologi Komunikasi. 

Panel tersebut juga merekomendasikan Pengadilan Pemantauan Intelijen Asing (FISC), yaitu sebuah pengadilan federal yang menangani kasus-kasus keamanan nasional yang sensitif. Pengadilan Federal hanya akan mengesahkan pengumpulan data telepon apabila terkait investigasi aksi teror internasional. 

Selain itu, Dewan Panel turut merekomendasikan untuk membatasi perintah pemberian kewenangan oleh Pemerintah untuk bisa mengumpulkan data telepon dan finansial tanpa persetujuan Pengadilan. Namun, mereka membolehkan Badan Intelijen mengumpulkan informasi selama sesuai dengan tujuannya. 

Rekomendasi lainnya yang dihasilkan yaitu, Direktur NSA harus disetujui oleh Senat AS dan peran publik turut dilibatkan, Presiden seharusnya memberikan pertimbangan yang matang untuk memastikan Direktur NSA selanjutnya berasal dari warga sipil dan memisahkan posisi tersebut dari Komandan Siber AS. 

Selain itu, Panel meminta untuk membatasi siapa saja yang bisa mengakses data yang diperoleh NSA, menunda upaya Badan Intelijen menggunakan metode enskripsi komersial, dan pembentukan advokasi terkait kepentingan publik agar dapat melindungi privasi dan kepentingan publik di hadapan FISC. 

Panel ini sengaja dibentuk oleh Presiden Barack Obama pada Agustus lalu, paska salah satu mantan kontraktor mereka, Edward J. Snowden, membocorkan dokumen internal NSA kepada media. Mereka terdiri dari mantan penasihat penanganan aksi teror Gedung Putih, Richard Clarke, mantan Wakil Direktur CIA, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Chicago, Geoffrey Stone, mantan Penasihat Teknis Gedung Putih, Cass Sunstein dan ahli hukum perdata Peter Swire. 

Namun, menurut mantan Direktur NSA, Michael Hayden, rekomendasikan yang dikeluarkan oleh Dewan Panel malah akan mempersulit kinerja NSA. 

"Apabila aksi ini semakin diungkap ke publik, malah akan semakin membuat operasi intelijen tidak efektif," kata dia.

Keamanan Nasional

Pejabat Gedung Putih mengatakan Obama sudah mengetahui hasil Dewan Panel tersebut sejak Rabu kemarin. Mereka menyebut Pemerintah AS akan menggunakan data intelijen yang mereka kumpulkan demi melindungi keamanan nasional. 

"Data itu juga akan mendukung kebijakan asing kami, melindungi privasi dan kebebasan publik, mempertahankan kepercayaan publik dan mengurangi risiko pengungkapan dokumen yang tak sah," ujar perwakilan Gedung Putih. 

Rekomendasi ini dikeluarkan, paska Senin kemarin, Pengadilan Federal di Washington DC menyatakan pengumpulan data telepon warga AS yang dilakukan NSA tidak sesuai konstitusi. Menurut Hakim Richard Leon, program pemantauan itu tidak tepat karena menungkinkan Pemerintah untuk menyimpan dan menganalisis metadata pembicaraan setiap pengguna telepon di AS. 

Harvested from: http://dunia.news.viva.co.id/
Shared:

Comment

Add New Comment


characters left

CAPTCHA Image


Shared:
1