Saran Gus Ipul: Muhammadiyah dan NU Harus Masuki Politik Pemerintahan

Author : Administrator | Saturday, April 16, 2016 19:39 WIB | Detik News - Detik News
Saran Gus Ipul: Muhammadiyah dan NU Harus Masuki Politik Pemerintahan Wagub Jatim Gus Ipul (Foto: Andhika Dwi)
Malang - Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf berharap Muhammadiyah dapat masuk ke seluruh instrumen pengambilan keputusan di negeri ini. Disarankannya, Muhammadiyah bisa langsung berperan dalam politik pemerintahan.

"Mulai DPR, pemerintah baik pusat, kabupaten, provinsi harus disentuh oleh Muhammadiyah," ujar Gus Ipul, sapaan akrab Syaifullah Yusuf saat menjadi keynote speaker di Rapat Kerja Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim) di Hotel UMM Inn, Sabtu (16/4/2016).

Selain Gus Ipul, hadir pula Ketua PWM Jatim, Ketua PWM Jatim, Dr Saad Ibrahim MA dan Ketua LHKP PWM Jatim.

Menurut Gus Ipul, masuknya Muhammadiyah di berbagai elemen pengambilan keputusan, agar kebijakan yang dihasilkan masih sejalan dengan visi dan misi Muhammadiyah untuk umat.

"Dulu golongan punya wakil di legislatif, namun saat ini sudah tidak ada. Ormas (Organisasi Masyarakat) seperti Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama) harus mulai menyisipkan kader-kadernya melalui partai politik atau organisasi sayap politik masing-masing," tuturnya dihadapan seluruh elemen LHKP dan perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Jawa Timur.

Lebih jauh, Gus Ipul mengungkapkan, Indonesia saat ini menghadapi tiga masalah, yang pertama, adalah persoalan rasio ini yang pernah menyentuh angka 0,43 persen. "Kata Pak JK, bangsa ini sudah lampu kuning. Jika tidak segera diantisipasi, bisa terjadi ledakan yang luar biasa," ungkapnya.

Kedua, adalah persoalan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, dari sisi ketenagakerjaan, 65 persen diantaranya adalah orang-orang yang bersekolah selama tujuh tahun. "Artinya, mereka sempat lulus SD, namun tidak lulus SMP," sambung Gus Ipul.

Ketiga, kata Gus Ipul, yaitu persoalan regulasi, yang masih banyak undang-undang yang bertabrakan satu dengan lainnya. Untuk itulah, Presiden Jokowi mengisyaratkan untuk menyederhanakan regulasi yang ada di negeri ini.

"Terkadang juga sudah ada undang-undangnya, tapi belum ada perpres (Peraturan Presiden) atau perda (Peraturan Daerah)nya. Terkadang juga sebaliknya," tegasnya.
Meski demikian, Gus Ipul mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Muhammadiyah.

Melalui amal-amal usahanya, mencoba mengurangi kesenjangan yang terjadi di negeri ini. "Sama dengan lembaga pendidikannya. Dengan banyaknya sekolah yang dibangun oleh Muhammadiyah, sudah cukup membuktikan bahwa Muhammadiyah betul-betul berfokus membantu peningkatan SDM negeri ini," ujarnya.

Ia juga mengungkap kekagumannya dengan Universitas Muhammadiyah Malang yang tetap menjaga kualitas pendidikannya, sembari membangun beberapa amal usaha lain seperti rumah sakit, hotel, bengkel, hingga yang terbaru sebuah taman rekreasi yang sekarang bernama Taman Sengkaling UMM. "Inilah yang menjadi kekuatan umat dan kekuatan bangsa ini untuk menghadapi tantangan globalisasi serta liberalisasi yang mulai merambah seluruh aspek kehidupan kita," katanya.


(bdh/dnu)

 


 

 


Harvested from: https://news.detik.com
Shared:

Comment

Add New Comment


characters left

CAPTCHA Image