Ihsanuddinl
Badan Pemerikasa Keuangan menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Salah satu temuan yang disampaikan adalah menurunnya jumlah kementerian atau lembaga yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua BPK Harry Azhar Aziz menyebutkan, terdapat total 696 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 116 LHP (17 persen) pemerintah pusat, 551 LHP (79 persen) pemerintah daerah dan 29 LHP (4 persen) BUMN dan badan lainnya.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.
Adapun atas Laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga (LKKL) tahun 2015, BPK memberikan opini WTP kepada 55 LKKL (65 persen), opini WDP pada 26 LKKL, serta opini tidak memberikan pendapat (TMP) kepada 4 LKKL (5 persen).
Sebanyaj 4 LKKL yang memperoleh TMP adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI).
"Opini WTP pada kementerian negara atau lembaga menurun dan yaitu dari 71 persen menjadi 65 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2014," kata Harry.
Sementara hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah memuat hasil pemeriksaan atas 533 (98 persen) laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
BPK memberikan opini WTP kepada 312 daerah (58 persen), opiniWDP ke 187 daerah (35 persen) dan opini MTP ke 30 daerah (6 persen), dan opini tidak wajar (TW) ke 4 daerah (1 persen).
"Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat dari 47 persen menjadi 57 persen," ucap Harry.
| Penulis | : Ihsanuddin |
| Editor |
: Bayu Galih |