Pemerintah Siap Hadapi Gugatan Freeport

Author : Administrator | Tuesday, February 21, 2017 15:04 WIB | Media Indonesia -

Penulis: Bagus Suryo Nugroho

MI/Panca Syurkani

PEMERINTAH siap menghadapi PT Freeport Indonesia (FI) beserta dampak dan risikonya di jalur arbitrase maupun ancaman putus hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan.

"Ya harus dihadapi," tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Selasa (21/2).

Bagi Jonan, kalau yang dikhawatirkan soal perjanjian stabilitas investasi, masalah itu masih dibahas. Pemerintah memberikan waktu selama enam bulan.

Selama proses pembicaraan, persyaratan kontrak karya masih berlaku sampai pembahasan dianggap selesai. Dengan begitu PTFI tetap dipersilahkan ekspor. Sebab pemerintah sudah menerbitkan rekomendasi ekspor setelah adanya komitmen dalam membangun smelter.

"Sudah kok, kita sudah terbitkan izin ekspor. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Kalau mau jalan, jalan saja," katanya.

Tentang adanya rencana PHK bagi ribuan karyawan Freeport, pemerintah, kata Jonan, masih perlu melihat permasalahannya.

"Saya kira sekarang karena ada pengurangan produksi, mereka mungkin akan merumahkan sebagian karyawan, tapi belum sampai PHK. Kalau PHK kan memberikan pesangon besar sekali. Mungkin merumahkan dulu. Nanti dilihat dulu dan sebagainya," ujarnya.

Jonan menjelaskan perusahaan yang baik seharusnya menganggap pegawai sebagai aset utama, PHK menjadi pilihan terakhir.

"Ya harus berusaha dulu. Bagaimana caranya usaha tetap jalan. Bukannya PHK. Itu kalau perusahaannya baik," tuturnya.

Meski persoalan perubahan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) terus menuai protes dari perusahaan tambang asal AS tersebut, sikap pemerintah tetap sama dengan memberikan tiga pilihan.

"Pertama mengikuti saja ini, sambil rundingan. Kedua, kalau keberatan silahkan dibicarakan melalui lobi ke pemerintah dan parlemen terkait kemungkinan revisi Undang-Undang Minerba. Sebab pemerintah tidak bisa harus melanggar undang-undang. Ketiga, bila dirasa kurang, silahkan dibawa ke arbitrase. Kita hadapi, itu kan fair," tuturnya.

Menurut Jonan, selama ini pemerintah tetap komitmen dalam menghargai hak-hak investor sesuai perintah Presiden Jokowi.

"Kita harus menghargai hak-hak investor. Bapak Presiden mendorong harus ada investasi, memudahkan investor. Kita mudahkan. Kita dorong, kita kasih. Rekomendasi ekspor sudah, tinggal mau atau tidak," tukasnya. OL-2

من المقطوع: http://mediaindonesia.com/news/read/93297/pemerintah-siap-hadapi-gugatan-freeport/2017-02-21#
Shared:

Comment

Add New Comment


characters left

CAPTCHA Image